45 Anggota DPRD Pekanbaru Ikuti Bimtek Implementasi Kebijakan Tunai

  • DRN
  • 26 Feb 2018, 10:44:28 WIB

Pekanbaru, Detakriaunews.com - Sebanyak 45 anggota DPRD Kota Pekanbaru mengikuti bimbingan teknis (bimtek), implementasi kebijakan transaksi non tunai terhadap pengelelolaan keuangan DPRD  di Magelang Jawa Tengah, Senin (26/03). Hal tersebut untuk mendukung Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 perihal Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 perihal Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Dalam kedua peraturan tersebut, Mendagri menginstruksikan agar seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh Bendahara penerimaan/pengeluaran dan Bendahara penerimaan/pengeluaran pembantu wajib dilakukan secara non tunai paling lambat tanggal 1 Januari 2018. 

Dalam sambutanya, Ketua DPRD Pekanbaru, Sahril menyambut baik diselenggarakannya Bimtek tersebut. Pasalnya, di era globalisasi seperti jaman sekarang ini anggota DPRD yang merupakan representasi dari masyarakat dituntut untuk memiliki kompetensi yang handal serta berwawasan luas.

"Kami dari unsur pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Pekanbaru, menyambut baik pelaksanaan Bimbingan Teknis ini," kata Sahril.

Dalam Bimbingan Teknis ini, hadir sejumlah nara sumber diantaranya Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang - Suparno, Ikhsan Dirgahayu serta Eko Suseno. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Suparno mengucapkan terimakasih atas kepercayaan Pimpinan dan anggota DPRD Pekanbaru kepada Universitas 17 Agustus 1945 melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) memberikan materi dalam Bimtek.

"Semoga Bimtek ini mampu menambah wawasan Pimpinan dan anggota DPRD Pekanbaru," pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Sigit Yuwono dalam kesempatan itu mengatakan, bahwa dengan Bimbingan Teknis ini DPRD pendapatkan pelajaran yang sangat berarti, bukan saja mengenai transaksi non tunai, juga mengenai Pokok Pikiran DPRD yang menjadi dasar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Salah satunya pengaturan ulang jadwal reses yang akan dilakukan sebelum jadwal Musrenbang tingkat kota digelar. Hal ini bertujuan, agar aspirasi yang disampaikan masyarakat saat reses bisa direalisasikan oleh Pemko Pekanbaru. 

"Selama ini kita di DPRD selalu melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan setelah reses, maka banyak pokok-pokok pikiran di reses yang tidak tertampung karena musrenbang sudah dilaksanakan, ini yang akan kita ubah, kita akan reses dulu baru Musrenbang sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa kita masukkan menjadi pokok-pokok pikiran kita sehingga tidak ada lagi reses anggota yang tidak tertampung di Musrenbang," pungkasnya. BRB

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia