Akhiri Polemik Ratusan Pegawai di 3 Rumah Sakit, DPRD Riau Hearing dengan BKP2D Riau

  • DRN
  • 27 Des 2016, 19:33:57 WIB

Pekanbaru, Detakriaunews.com - Untuk mencari formulasi yang pas dalam mengatasi polemic ratusan pegawai yakni RSUD Arifin Ahmad, RS Petala Bumi dan RSJ Tampan,

Komisi A DPRD Riau melakukan hearing atau rapat dengar pendapat bersama BKP2D Riau, Selasa (27/12).

Hearing tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Riau, serta sejumlah anggota Komisi A lainnya. Rapat dengar pendapat ini diharapkan dapat memberikan solusi terbaik, dalam memecah persoalan yang berawal dari tuntutan ribuan  pegawai di 3 RS tersebut.

"Persoalan ini muncul, sebab ada tuntutan dari pegawai di 3 RS terkait adanya tambahan penerimaan atas penghasilan dan insentif jasa pelayanan yang dibayar 100 persen. Aksi tuntutan ini yang harus dicarikan solusinya. Tetapi, masih kita carikan formulasi yang tepat ," terangnya.

Hal itu ditegaskan Asrizal selaku Kepala BKP2D Riau, yang dikonfirmasi usai hearing. Dikatakannya, tahun ini masih dicari formulasi regulasi yang tidak mengganggu tugas pemerintah dalam hal pelayanan publik. Karenanya akan ada perlakuan khusus untuk di tahun depan.

Asrizal menambahkan, pegawai bekerja di badan layanan umum daerah ini diberi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50 persen, ditambah jasa pelayanan. Dalam simulasinya, ada pegawai yang menerima insentif jasa dan TPP di bawah 100 persen.

"Contohnya ada yang menerima jasa pelayanan Rp 1,5 juta dan 50 persen dari TPP Rp 2 juta. Ini jadi Rp 3,5 juta, sehingga kurang dari TPP 100 persen yang Rp 4 juta," katanya.

Lebih lanjut disebutkan Asrizal, untuk mengatasi hal ini ada Pergub Nomor 12 tahun 2016.

"Bisa dilihat di Pergub Nomor 12 tahun 2016. Pasal 8 Ayat 3. Yang isinya, jika ada yang tidak mengambil jasa insentifnya, maka diberi TPP penuh 100 persen. Disaat ini, ada 575 pegawai menerima TPP 100 persen, 276 yang menerima jasa insentif dan TPP 50 persen," katanya.

Tapi sambungnya, dari tuntutan pegawai yang demo waktu lalu itu minta 100 persen jasa pelayanan dan TPP. Tuntutan itu disebabkan aspek psikologi melalui kebijakan Gubernur direvisi dengan Pergub Nomor 59, hanya membayarkan 100 persen untuk November dan Desember saja.

Kebijakan tersebut diambil setelah melakukan konsultasi dengan BPK dan KPK RI, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Hanya saja, langkah yang diambil oleh Pemprov Riau ini tidak membuat pegawai merasa puas. ADV

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia