BPK RI Apresiasi Pemrov Riau Meraih WTP Enam Kali Berturut-turut

  • DRN
  • 18 Mei 2018, 19:32:17 WIB

Pekanbaru, detakriaunews.com - Untuk ke 6 kalinya,Pemerintah Provinsi Riau menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2017. Hal tersebut digelar dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Riau Tentang Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2017.


Penyerahan LHP dilakukan oleh Anggota Komisi V BPK RI, Ir Ismayatun Didampingi Auditor utama V BPK RI Dr Bambang Pamungkaas kepada Sekertaris daerah Provinsi Riau dan Ketua DPRD Provinsi Riau Septina Primawati di Gedung DPRD Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru.

Dalam kata sambutannya, Anggota Komisi V BPK RI, Ir Ismayatun MP mengatakan, Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003.

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010)  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Tahun 2016 ini merupakan tahun kedua bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya  maupun penyajian laporan keuangannya.  Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaannya serta perubahan kekayaannya; hasil operasi serta realisasi anggaran dan Sisa Anggaran Lebihnya,"ujarnya

Lebih lanjut dikatakannya, Dengan LKPD berbasis akrual, Pemerintah telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Hal ini direfleksikan dengan disajikannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai tahun anggaran 2015 ke dalam 7 (tujuh) laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibanding dengan sebelum penerapan akrual yang hanya 4 (empat) laporan.

"Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.  Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan,"imbuhnya

Menurut peraturan perundangan, kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan adalah: (a) Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (b) Kecukupan informasi laporan keuangan; (c) efektivitas Sistem Pengendalian Intern; dan (d) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2017 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau, maka BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2017 wajar tanpa pengecuwalian,"tuturnya

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Riau, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun permasalahan yang bersangkutan tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

"Yakni Masih terdapat alokasi anggran yang bukan merupakan kewengan pemerintah Provinsi Riau,Proses pengangran tidak sesuai dengan Pergub tentang analisis standar belanja,terdapat kelebihan pembayaran kontrak dilingkngaan Pemrov Riau,"

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban  atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Sementara itu, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi dalam pidatonya mengatakan, pada kesempatan yang berbahagia ini Pemerintah provinsi Riau menyampaikan banyak terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia khususnya dan perwakilan Pekanbaru dan melalui anggota v BPK RI yg telah menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah provinsi Riau tahun 2017 di mana pemprov diberikan opini wajar tanpa pengecualian .

"Penyerahan opini wtp lanjutnya menjadi momentum untuk acuan dalam pelaksanaan program kerja tahun 2018,"paparnya

Sebelum menutup Paripurna, Septina Primawati mengatakan  dewan berharap pemprov Riau kedepan dapat menjalankan APBD Riau secara optimal, dan mampu mengangkat harkat marbat kehidupan masyarakat Riau.

"Sedangkan berkenaan dengan fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Riau sebagaimana yang tertuang didalam uu 9 pada pasal 8 yang berbunyi bahwa dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti Hasil pemeriksaan BPK paling lambat 60 hari,"tutupnya. ADV

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia