DBH 2017, Pemprov Riau masih Ngutang RP 60 M ke Pemko Pekanbaru

Pekanbaru, Detakriaunews.com - Tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru dari sektor pajak dan retribusi, sangat berdampak terhadap belanja daerah di dalam APBD 2017 yang sudah disusun pada tahun 2016 lalu. Adanya dana bagi hasil dari pemerintah pusat sangat diharapkan, demi keberlangsungan pembangunan di daerah.

Setiap tahunnya, 12 Kabupaten/Kota se Riau mendapatkan jatah dana bagi hasil dengan jumlah bervariasi dari pemerintah pusat yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Berdasarkan SK awal Gubernur Riau tahun 2017, maka Pemko Pekanbaru mendapatkan jatah sebesar Rp 140 miliar.

Plt Kepala BPKAD Pekanbaru, Alex Kurniawan mengatakan, untuk realisasi penyerapan anggaran dan pencapaian target PAD hingga kini masih belum terlaksana dengan baik. Pasalnya, masih ada sejumlah pajak dan retribusi yang meleset pencapaiannya dari sejumlah satker sehingga berdampak terhadap belanja daerah.

"Kalau dana alokasi umum (DAU) sudah masuk, sesuai dengan perhitungan kita di proyeksi APBD 2017. Sementara untuk dana bagi hasil (DBH) berdasarkan SK awal Gubernur Riau, hingga kini masih terhutang sekitar RP 60 miliar karena pada tahun 2017 lalu kita itu mendapat jatah sebesar Rp 140 miliar. Bahkan 2 bulan jelang tahun anggaran berakhir, target PAD masih belum tercapai karena ada sejumlah dinas yang minim realisasi pencapaian seperti Dinas PTMPSP dan DLHK," ungkap Alex kepada Detakriaunews.com, Selasa (14/11).

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Sigit Yuwono mengatakan, adanya pemotongan dana dari pusat serta tidak tercapainya PAD sangat mempengaruhi kondisi keuangan daerah. Jika memang masih ada dana terhutang yang belum dibayarkan, mohon kiranya untuk disegerakan.

"Kita meminta Pemprov Riau, agar cepat menyalurkan DBH Pekanbaru yang masih terhutang sekitar RP 60 miliar. Uang segitu cukup banyak, bisa kita arahkan bagi masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Jadi kita sangat berharap sekali," beber Sigit.

Dalam hal pencapaian target PAD Pekanbaru, maka bagi OPD yang berhasil akan mendapat reward sedangkan yang minim realisasi akan mendapatkan sanksi. Dimana, sanksi yang diberikan mulai dari tidak dibayarkannya upah pungut pajak dan retribusi sebesar 5 persen, hingga evaluasi kinerja dari pimpinan OPD. BRB

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).