DPRD Kuansing Gelar Paripurna Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi Tentang R-APBD 2018

  • DRN
  • 01 Des 2017, 08:52:04 WIB
Kuansing, Detakriaunews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ( DPRD Kuansing) menggelar sidang paripurna dengan agenda "Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018 (R-APBD 2018) Kamis (30/11). Sidang paripurna ini digelar di ruang paripurna DPRD Kuansing.
 
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuansing, Andi Putra, SH, MH dan didampingi Wakil Ketua I, Sardiono, Amd serta Wakil Ketua II, Alhamra dan dihadiri oleh Forkopimda Kuansing, pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing serta undangan lainnya.
 
Mengawali pidatonya, Bupati Mursini menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membahas Ranperda tentang APBD 2018 Kabupaten Kuantan Singingi  hingga larut malam sehingga telah mendapat tanggapan melalui pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kuansing pada tanggal 29 November 2017.

Terhadap saran fraksi Golkar yang meminta kepada kepala daerah untuk lebih serius dalam mengejar target terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 sebesar Rp 87 miliar yang naik Rp 11 miliar dari target PAD tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 75 miliar, dapat dijelaskan bahwa harus diakui penerimaan PAD sampai saat ini belum mencapai target sesuai yang direncanakan.

"Pemerintah daerah akan tetap terus berusaha sampai akhir tahun anggaran untuk mengejar target yang direncanakan tersebut",ujar Mursini

Sementara itu, untukproyeksi target PAD yang ada pada tahun 2018 Mursini mengatakan tetap mempertimbangkan peluang yang dimungkinkan dan diikuti dengan langkah-langkah konkrit antara lain revisi regulasi yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah termasuk peningkatan koordinasi dengan pihak provinsi dalam rangka kepastian data potensi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten maupun kewenangan provinsi dimana daerah mendapatkan bagi hasilnya.

Masih terhadap pandangan fraksi Golkar yang menganggap belum melihat tolok ukur yang jelas dari Pemerintah Kabupaten Kuansing terhadap pembangunan infrastruktur dalam APBD dan berharap jangan sampai pembangunan infrastruktur jalan hanya tertumpu kepada daerah atau wilayah tertentu saja, Mursini menjelaskan bahwa dalam APBD 2018 ini penganggaran infrastruktur menjadi perhatian serius pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Halaman Berikutnya:

1 2 3 NEXT

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia