Hampir Rampung, Pansus Ranperda Perumahan Agendakan Rapat Finalisasi

  • DRN
  • 28 Nov 2017, 14:50:56 WIB

Detakriaunews.com - Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Perumahan untuk masyarakat miskin DPRD Riau,Rabu depan akan menggelar rapat terakhir atau finalisasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Riau dan sejumlah pihak terkait.

Ketua pansus Yusuf Sikumbang mengatakan, pihaknya saat ini sudah hampir menuntaskan pekerjaannya, dan dalam waktu dekat akan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut.

Salah satu penekanan yang ditambahkan dalam Ranperda tersebut adalah tentang perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki rumah, dan juga masyarakat yang sudah memiliki rumah, namun perlu perbaikan, agar layak pakai.


Ranperda juga akan memuat aturan bantuan untuk perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan rendah.
 
Ketua Pansus perumahan untuk masyarakat miskin, Yusuf Sikumbang mengatakan, penyusunan Ranperda hampir 100 persen, tinggal 10 persen perbaikan  draft Ranperda dengan memasukkan saran dan pendapat dari Dinas, Instansi dan Stakeholder lainnya untuk penyempurnaan regulasi itu.

"Tinggal 10 persen lagi, untuk penyempurnaan Ranperda, kita sudah bertemu dengan Dinas, instansi dan stakeholder terkait, saran dan masukan mereka yang sedang kita susun, tidak lama lagi Ranperda selesai dan akan di sahkan , awal Desember tuntas," terang Yusuf Sikumbang, Senin (27/11/17).

Dijelaskan, sebelumnya, anggaran untuk perumahan ini hanya diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yakni masyarakat yang sudah memiliki lahan, namun belum memiliki rumah yang layak huni.

 "Untuk masyarakat yang belum memiliki lahan atau tanah sama sekali, mestinya kan itu yang lebih diutamakan, karena mereka lebih tidak mampu, dibanding yang sudah punya lahan tanah dan sertifikat. Dalam Ranperda inilah kita buat aturannya, bagi masyarakat yang masih hidup mengontrak dan memang tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah atau tanah, ada regulasinya yang sudah kita susun," sebut Politisi PKB Riau itu.

Tidak hanya untuk masyarakat yang kurang mampu, dalam Ranperda tersebut menurutnya juga diatur tentang bantuan perumahan untuk pegawai negeri sipil golongan rendah, yang masih belum mampu membeli rumah sendiri, karena gajinya yang masih minim.

Namun lanjutnya ada  kriteria khusus, sehingga distribusi rumah tersebut benar-benar tepat sasaran, baik untuk masyarakat kurang mampu, atau pun pegawai yang masih belum mampu membeli rumah sendiri, karena gaji yang masih belum mencukupi.

Dalam Ranperda tersebut juga diatur tentang keterlibatan pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk ambil bagian dari bantuan rumah tersebut. Sehingga ada yang menjadi tanggung jawab provinsi, ada yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. 
 
“Kita punya kriteria khusus, sehingga distribusi rumah tersebut benar-benar tepat sasaran, baik untuk masyarakat kurang mampu, atau pun pegawai yang masih belum mampu membeli rumah sendiri, karena gaji yang masih belum mencukupi,” jelas anggota DPRD RIAU Itu.

“Nanti apakah kabupaten/kota membuat turunan aturan dengan membuat Perda baru, atau menggunakan Perda yang sudah kita buat, terserah mereka, yang pastinya kita akan berbagi kewenangan, mana yang menjadi tugas provinsi dan mana yang tugas kabupaten/kota,” tuturnya.

Pansus bantuan perumahan tersebut juga telah menggelar rapat terakhir atau finalisasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Riau dan sejumlah pihak terkait lainnya, untuk rapat finalisasi Ranperda tersebut. 

"Selanjutnya, kita akan langsung ajukan untuk dibawa ke paripurna, dan disahkan. Jika sudah menjadi Perda, maka kita harapkan Pergubnya juga segera disiapkan oleh Pemprov, agar bisa secepatnya direalisasikan," tuturnya. 

Kehadiran Ranperda tentang bantuan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tersebut itu nantinya juga diharapkan kedepannya dapat menjadi acuan pelaksanaan program Rumah Sehat Layak Huni (RSLH)

 Hal senada juga dikatakan anggota Komisi IV DPRD Riau, Abdul Wahid yang menyebutkan, Ranperda bantuan perumahan nantinya juga akan disiapkan sebagai aturan pedoman untuk program pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH), baik secara teknis, atau pun persoalan lainnya akan diatur dalam Ranperda tersebut.

Komisi IV DPRD Riau yang membidangi masalah pembangunan mendukung penuh penganggaran untuk program pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) untuk tahun 2018 mendatang. Bahkan Komisi IV akan menambah penganggaran RSLH, agar bisa dibangun lebih dari 2 ribu unit rumah.
 

Halaman Berikutnya:

1 2 NEXT

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia