Inhil Segera Pecah Jadi Tiga Kabupaten, Bupati Wardan-DPD RI Tandatangani Nota Kesepahaman

05 Okt 2016, 11:11:27 WIB

Jakarta, Detakriaunews.com - Perjuangan masyarakat Indragiri Hilir untuk membentuk dua kabupaten baru yakni Kabupaten Indragiri Selatan (Insel) dan Indragiri Utara (Inhut)  terus dilakukan. Salah satunya ditandai dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antara  Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H M Wardan dan DPD RI, Selasa (4/10/2016) di  Gedung Nusantara V MPR RI, Senayan, Jakarta

Nota Kesepahaman Bersama tersebut yakni untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) antara daerah induk dengan Komite I DPD RI.

Dijelaskan HM  Wardan, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman yang merupakan syarat untuk pengajuan DOB, maka ini merupakan  tahap akhir dari bentuk kesiapan administrasi terbentuknya dua kabupaten baru yakni Insel dan Inhut.

"Seluruh  tahapan sudah terpenuhi, tinggal lagi antara pemerintah dengan DPR RI yang tertuang dalam bentuk  Nota Kesepahaman. Dan ini merupakan syarat tahapan akhir,  yaitu adanya dukungan dari DPD untuk pemekaran kabupaten Indragiri Hilir," jelas Wardan usai acara.

Pemekaran Inhil dengan dua kabupaten baru yakni  Insel dan Inhut yang telah lama dinantikan masyarakat Indragiri Hilir juga mendapat dukungan dari Wardan sebagai bupati Inhil atau kabupaten induk. Untuk itu ia berharap masalah penganggaran untuk kabupaten baru nantinya  disikapi oleh Pemerintah Pusat dengan sebuah kebijakan.

"Ini perjuangan yang sudah sangat lama dari masyarakat Inhil Selatan yang sangat menginginkan pemerakan, yakni sejak tahun 2000 lalu. Saya berharap pusat bisa membuat sebuah  kebijakan, khususnya menegnai penganggaran,"

Inhil dengan wilayahnya yang luas, patut  dimekarkan menjadi tiga kabupaten, agar  pembangunan di wilayah ini berjalan maksimal. Sebab geografisnya yang berbentuk pulau-pulau memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daera, dan itu bisa terpecahakn salah satunya dengan diberikannya daerah otonomi khusus. Pemekaran ini diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyakat setempat.

"Diawal saya menjabat dulu, pekerjaan yang pertama saya lakukan adalah menandatangani surat dukungan untuk pemekaran sebagai syarat pemekaran itu," tegasnya.

Apalagi dukungan  masyarakat mulai dari desa dan lurah hingga pembentukan tim serta kajian akademis juga sudah dilakukan.

"Ini sudah melalui kajian yang mendalam secara akademis juga melibatkan Unisi bahkan  Fakultas Ekonomi UI juga turun tangan melalui risetnya . Jika masih ada persyaratan lain yang belum lengkap, kita siap," imbuhnya.

Penandatangan nota kesepahaman dihadiri daerah di seluruh Indonesia yang juga mengajukan usulan pemekaran daerah. Riau sendiri, selain Bupati Inhil hadir pula Bupati Bengkalis Amril Mukminin serta Tim dari Kabupaten Rokan Hulu. Pemerintah Provinsi Riau dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Ahmadsyah Harrofie. Sementara dari DPD-nya tampak hadir Intsiawati Ayus.(ADV)

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

loading...