Ketua IDI Riau : Semua Pihak harus Melakukan Efisiensi

  • DRN
  • 08 Agu 2018, 17:48:15 WIB

Pekanbaru, Detakriaunews.com - Pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah sesuai UUD 1945 yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hingga terbitnya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Mengingat begitu besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sejak program ini hadir 4 tahun silam dan proses perjalanannya hingga saat ini, Ketua IDI Wilayah Riau yang juga Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Provinsi Riau, Dr Zul Asdi Sp.B, M. Kes, FINACS mengatakan, bahwa tantangan yang dihadapi oleh program ini adalah adanya mismatch antara iuran yang diterima BPJS Kesehatan dengan biaya pelayanan peserta.

“Peran Pemerintah sangat dinanti, seharusnya pemerintah pusat maupun daerah mengambil peran atas kejadian ini (mismatch, red)," tambah Zul Asdi.

Ia mengusulkan, ada alternatif lain untuk mengatasi mismatch tersebut yaitu dengan iur biaya bagi peserta mampu yang mengambil kelas rawat kelas 2 dan kelas rawat kelas 1 atas pelayanan kesehatan yang diterimanya. Sedangkan masyarakat dengan kelas rawat kelas 3, tidak dikenakan iur biaya.

“Dengan iur biaya ini akan mampu menekan defisit yang dialami, jadi iur biaya ini dapat dipertimbangkan,” lanjutnya.

Zul Asdi mengumpamakan, semua pemangku kepentingan bagaikan kondisi ikan-ikan dalam sebuah system. Katakanlah sebuah kolam, adalah para pihak yang berkepentingan dalam Proram JKN-KIS (BPJS Kesehatan, Kemenkes, Persatuan Profesi, dll) sementara air dan oksigennya adalah dana serta regulasi. Namun yang terjadi saat ini, air dalam kolam tersebut terus berkurang dan regulasi yang terkadang saling bertentangan.

“Hal ini menyebabkan terjadinya benturan diantara ikan-ikan tersebut, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Ikan-ikan pada mabok,” ucapnnya.

Ia menambahkan bila dananya dicukupi oleh pemerintah maka sistem dalam kolam tersebut akan berjalan dengan baik, semua pihak dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara optimal.

“Sekarang ini para pihak bersiteru dan bertahan dengan pendapatnya masing-masing, seolah-olah tidak ada lagi jalur komunikasi yang solutif,” tambahnya saat ditemui di RS Awal Bros Pekanbaru bersama Dr. Juariah Danial.

Halaman Berikutnya:

1 2 NEXT

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia