KPK Jangan Lengah, Program Pokir DPRD Riau Wajib Diawasi

  • DRN
  • 13 Mar 2018, 16:56:53 WIB

Pekanbaru, Detakriaunews.com - DPRD Riau meminta KPK bertindak tegas, terkait adanya dugaan pemaksaan memasukan Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan yang tak sesuai dengan nomenklatur APBD. Pasalnya, hal tersebut dianggap sudah menyalahi aturan serta rawan akan penyelewengan.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Muhammad Adil mengatakan, kedatangan KPK hari ini ke Provinsi Riau diharapkan tidak hanya memberikan warning, namun harus dibarengi dengan tindakan.

"Pemaksaan untuk dimasukannya pokir itu, jelas-jelas bisa di pidana. Jangankan sudah menerima uang, rencana saja itu bisa ditindak tegas. Itu harus disikapi langsung oleh pihak KPK, dan tidak lagi hanya gertak sambal," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Politisi Hanura Riau tersebut, pihaknya memastikan di Komisi V DPRD Riau tidak ada Pokir yang dimasukkan tidak sesuai dengan nomenklatur.

"Kalau di Komisi kita dipastikan tidak ada, entah lah kalau di Komisi yang lain ya," tuturnya. DP

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia