KPUD Rohil Tetapkan 26 Juli Mulai Daftar Calon Kepala Daerah

  • DRN
  • 13 Jul 2015, 17:57:22 WIB

BAGANSIAPIAPI, detakriaunews.com- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Rohil telah mengeluarkan surat keputusan terkait teknis pendaftaran pasangan calon kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Rohil. Hal ini berdasarkan Persyaratan Pencalonan yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 067/Kpts/KPU-Kab.004.435259/2015).

Demikian diungkapkan Ketua KPUD Rohil Agus Salim melalui Komisioner KPU Supriyanto, Senin (13/7/15) di Bagansiapiapi. "Benar sudah kita keluarkan surat keputusan masa pendaftaran yang sudah kita umumkan," kata Supriyanto.

Supriyanto merincikan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan berdasarkan jumlah kursi paling sedikit 20% jumlah perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir Pemilihan Umum Tahun 2014 (45 X 20)/ 100 = 9 (Sembilan) Kursi. Opsi lainnya adalah akumulasi untuk jumlah suara yang sah juga bisa digunakan sebgai patokan.

Berikutnya, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan berdasarkan akumulasi perolehan suara sah paling sedikit 25% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Anggota DPRD Rohil Tahun 2014 (291.345 X 25) / 100 = 72.836,25 (dibulatkan ke atas) menjadi 72.837 (Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh) suara sah.

"Opsi ini bisa dipilih salah satunya oleh pasangan calon, namun untuk akumulasi suara sah hanya untuk parpol yang memiliki kursi di DPRD," katanya. Untuk waktu pendaftaran dilaksanakan pada 26-28 Juli pada pukul 08.00-16.00 Wib bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Jalan Kecamatan KM 4, Bagansiapiapi.

Supriyanto menambahkan, untuk berbagai keputusan Mahkamah Konstitusi masih sedang dibahas KPU RI, sehingga diperkirakan sebelum masa pendaftaran revisi PKU sudah bisa diinformasikan ke KPU Rohil.

"Kita tunggu revisi terkait adanya UU pencalonan yang dicoret oleh MK. Beberapa hal tentang pencalonan yang dihapus MK adalah UU pertahanan, UU wajib DPRD mundur jika ingin mendaftra kepala daerah dan poin mantan napi boleh ikut mendaftar," imbuhnya.(Wil)

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia