Lintas Komisi Bahas Upaya Penambangan Pasir Masyarakat Rupat

10 Okt 2017, 12:22:08 WIB
Bengkalis, Detakriaunews.com - DPRD Kabupaten Bengkalis, Menggelar Rapat Dengar Pendapat, Lintas Komisi Dan Lintas Instansi, Guna Mencarikan Solusi Bagi Usaha Masyarakat Desa, Di Bidang Penambangan Pasir. Diketahui Meski RTRW Provinsi Riau Sudah Disahkan, Namun Masyarakat Desa Di Pulau Rupat Belum Bisa Melakukan Penambangan Pasir, Karena Masih Terkendala Regulasi.
 
Menyikapi Terancamnya Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Pulau Rupat Yang Bekerja Sebagai Penambang Pasir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkalis, Menggelar Rapat Dengar Pendapat Lintas Komisi Dan Lintas Instansi. Dalam Rapat Dengar Pendapat Ini, Di Pimpin Wakil Ketua Dprd Bengkalis, Indra Gunawan Eet, Dan Instansi Yang Hadir Yakni Kasatpol Air Bengkalis, Utusan Tni Angkatan Laut, Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis, Satpol Pp Bengkalis, Camat Rupat, Kelompok Masyarakat Penambang Pasir,, Menurut Kelompok Penambang Pasir Rupat, Subari, Menjelaskan, Usaha Penambangan Pasir Masyarakat, Secara Tradisional Sudah Berlangsung Sudah Sejak Puluhan Tahun, Dan Masyarakat Penambang Saat Ini Tidak Bisa Lagi Menambang Pasir, Karena Tidak Mendapatkan Izin Dari Pemerintah Provinsi Riau, Maupun Kementrian Pertambangan. Sementara Sebanyak 153 Kk Sangat Bergantung Kehidupannya dari Aktivitas Penambangan Pasir Ini. 
 
“Kelompok Masyarakat penambang pasir ini sudah berupaya mengajukan izin untuk bisa melakukan penambangan pasir mulai dari desa sungai injap sampai desa darul aman. Masyarakat mempertanyak kepada pemerintah mau jadi apa masyarakat jika tidak dibolehkan bekerja menambang sementara kondisi masyarakat yang bergantung dari usaha tambang rakyat ini sebanyak 153 KK. Untuk itu, melalui forum RDP ini kami memohon ada upaya mendorong legalitas usaha rakyat pulau rupat untuk menambang pasir”. Ungkap Subari, kelompok usaha penambangan rakyat pulau Rupat.
 
Sementara Itu, Anggota Dprd Bengkalis Dapil Pulau Rupat, Zamzami, Mengajak Di Dalam Forum Rapat Dengar Pendapat, Untuk Merumuskan Bagaimana Agar Usaha Penambangan Rakyat Mendapatkan Diskresi Dari Pemerintah,Sehingga Masyarakat Kembali Bisa Bekerja, Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarganya,, 
 
“Masyarakat di sekitar pulau Rupat sebagian memang bekerja dan mendapatkan upah dari penambangan pasir, untuk itu dalam Forum Rapat Dengar Pendapat ini memang sudah selayaknya usaha rakyat ini di berikan perhatian dan didorong untuk mendapatkan pengakuan pemerintah pusat”. Ujar Zamzami.
 
Beberapa Catatan Yang Di Berikan Lintas Instansi, Seperti Kepolisian, Untuk Aspek Legal Memang Tidak Bisa Ditawar, Namun Aspek Sosial Budaya, Masih Bisa Dicarikan Solusi Secara Bersama. Hal Yang Sama Ditegaskan Oleh Utusan Tni Angkatan Laut, Terkait Pengamanan Di Laut dan Efek yang akan ditimbulkan dari Usaha penambangan pasir Perlu menjadi kajian mendalam Dan Dishub Bengkalis, Melalui Unit Pengelola Pelabuhan, Yang Membatasi Jumlah Muatan Bagi Penambang Pasir Tradisional.(Her)

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

loading...