Majukan Pendidikan, DPRD Kuansing Alokasikan Diatas 20 Persen

  • DRN
  • 11 Des 2017, 12:13:08 WIB

Kuansing, Detakriaunews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuansing tetap berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di negeri jalur tersebut. Salah satunya dengan memperjuangkan kembali 20 persen anggaran pendidikan pada APBD Kuansing 2018.

 

"Kami akan terus memperjuangkan 20 persen anggaran pendidikan. Terbukti di APBD 2018, anggaran pendidikan kita di atas 20 persen. Selain itu, kita juga mencari pihak lain yang bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan di Kuansing," kata Ketua DPRD Kuansing Andi Putra SH MH baru-baru ini.

Menurut Politisi Partai Golongan Karya ini, pendidikan di Kuansing sudah jauh lebih baik. Namun untuk mencapai kualitas yang lebih baik lagi, semua pemangku kepentingan masih harus bekerja lebih keras. "Apalagi pendidikan sangat menentukan nasib Kuansing ke depan. Ketika pendidikan lebih baik, kabupaten ini pun akan lebih baik," katanya.

Andi menambahkan, untuk urusan pendidikan,  DPRD Kuansing terus memberikan dukungan sesuai dengan tiga fungsinya, yakni di bidang anggaran, legislasi dan pengawasan. "Pendidikan ini aset, makanya kami bertekad terus mengawal dan memperjuangkan segala hal yang menyangkut kemajuan pendidikan di Kuansing," katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kuansing Musliadi SAg. Cak Mus-sapaan akrab Musliadi-mengatakan bahwa pendidikan berperan penting dalam pembangunan di Kuansing, khususnya peningkatan sumber daya manusia. Makanya ia menginginkan dunia pendidikan di daerah ini bisa bersaing dengan daerah lain."Tentu diperlukan penerapan teknologi kepada para anak didik, terutama para pelajar SMP yang menjadi kewenangan kabupaten," ungkapnya.

Karena itu, komisi yang membidangi pendidikan ini meminta agar Pemkab Kuansing mengalokasikan anggaran untuk pengadaan komputer untuk SMP, terutama di sekolah di ibukota kecamatan. Sehingga pada tahun 2018, harapnya, seluruh SMP di Kuansing sudah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)."Kita ingin SMP di setiap kecamatan tahun 2018 itu melaksanakan ujian nasional berbasis komputer," kata Musliadi, usai melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD dan Dinas Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Di daerah ini, kata Cak Mus, seluruh SMP sudah melaksanakan UNBK yang mendapat dukungan dari DPRD Depok. Karenanya Musliadi menegaskan, DPRD Kuansing siap memberikan dukungannya kepada Pemkab Kuansing demi memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kuansing. "Memang UNBK untuk SMP di daerah kita belum terlaksana. Maka daerah harus memprioritaskan itu. Alokasikan anggaran untuk itu. Memang anggarannya besar, tapi kita sudah harus mulai melaksanakannya. Kami di DPRD siap mendukung penuh," tegas Musliadi.

Dengan berbasis komputer, diyakini Musliadi, kualitas siswa bisa terlihat. Pasalnya, mereka tidak bisa saling mencontek."Kalau ujiannya masih manual, tentu mereka bisa saja mencontek. Tapi kalau sudah UNBK, itu kan tak bisa, karena memang soalnya kan tak sama. Ini perlu, kalau kita ingin mengejar meningkatkan mutu kedepannya," ungkapnya.

Ia sadar bahwa alat-alat teknologi untuk melaksanakan UNBK ini cukup mahal. Sehingga jika tidak bisa seluruh SMP di Kuansing, kata Musliadi, bisa diprioritaskan sekolah yang ada di ibukota kecamatan."Karena kita ingin, SMP di kecamatan sudah berbasis komputer tahun depan. Karena kita ingin anak-anak didik kita mengerti dengan teknologi. Dan dunia pendidikan kita pun diharapkan bisa bersaing dengan daerah lain," pungkasnya.

Komisi A DPRD Kuansing ini juga konsen terhadap nasib tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Mulai dari guru PNS, guru honorer dan komite hingga tenaga administrasi non PNS.
"Saat ini masih ada sekitar 95 guru honorer atau komite yang mengajar di tingkat SMA/SMK belum memiliki NUPTK. Makanya kita berharap Kasek segera daftarkan mereka melalui jalur online ke Kementerian pendidikan,  sehingga kedepan bisa digaji oleh APBD Riau," kata Musliadi saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau baru-baru ini.

Untuk Kabupaten Kuansing, ada sekitar 200 guru non PNS yang telah telah memiliki masa kerja minimal 2 tahun, dan sudah memiliki NUPTK. Namun sisanya, 95 guru non PNS belum mendapatkan NUPTK.
"Mereka ada yang sudah bekerja mulai 2015 atau 2016, dan mungkin ada yang sudah bekerja sejak 2013, tapi belum mempunyai ID Card NUPTK," jelas Musliadi.

Kunjungan DPRD Kuansing ke Disdik Riau kata Musliadi, juga dalam rangka mencari solusi nasib guru honorer dan komite ini agar mereka bisa menerima haknya sama nantinya dengan guru honorer lain, dan mereka harus memiliki NUPTK.  Musliadi berharap Pemprov Riau tidak tebang pilih dalam memberi perhatian kepada guru non PNS yang masih aktif mengajar untuk diperjuangkan nasibnya bisa memperoleh NUPTK.

"Kita minta Pemprov memperjuangkan nasib guru honorer atau komite ini agar mereka bisa mendapatkan NUPTK," harap Musliadi.

Selain melakukan kunjungan keluar kota, Komisi A DPRD Kuansing juga melakukan peninjauan ke sejumlah sekolah yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
Seperti kunjungan komisi yang membidangi pendidikan ini ke SDN 009 Sako Marga Sari, Kecamatan Logas Tanah Darat beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungan ini, DPRD menemukan satu masalah yang cukup serius yang menghantui dunia pendidikan di Kuansing. Masalah itu, adalah krisis guru. Salah satu contohnya, SDN 009 desa Sako Marga Sari, Kecamatan Logas Tanah Darat.Sekolah Dasar negeri yang kini mempunyai 191 murid, hanya memiliki dua orang guru yang berstatus PNS dan salah satunya merangkap kepala sekolah, satu guru berstatus Guru Tidak Tetap (GTT), dan dibantu tiga orang tenaga sukarelawan yang hanya berpendidikan SLTA sederajat.

"Artinya, satu guru harus menangani 30-an murid. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Karena perbandingan antara guru dan murid sangat berbeda jauh," kata Anggota Komisi A DPRD Kuansing Solehudin.

Ia berharap pemerintah daerah melakukan pemerataan tenaga guru di semua sekolah. Penumpukan jangan terjadi di perkotaan, sementara di pedesaan apalagi kategori terisolir jauh dari normatif.

"Di seluruh jenjang pendidikan masih kekurangan guru. Bahkan kekurangannya sampai ribuan. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah," tegasnya usai kunjungan ke SDN 009 desa Sako Marga Sari, Kecamatan Logas Tanah Darat, beberapa waktu lalu.
Kunjungan Komisi A DPRD Kuansing ini dipimpin Sekretaris Komisi A Maruli Tamba dan lima anggota, di antaranya Drs Darmizar, Maspar, Fitri Pita, Mutiara dan Solehudin.

Ketua Fraksi Gerindra ini juga meminta kepala dinas pendidikan harus adil dalam penempatan guru serta memberikan perlakuan setara kepada semua warga. "Apalagi, sektor pendidikan merupakan pilar pembangunan. Jangan terdengar sekedar slogan saja," kata Solehudin.

Legislator inipun mendesak, Kadis turun melakukan akurasi sebagai bahan evaluasi dan akurasi data. Ia berpendapat, guru di daerah terpenci sebaiknya memperoleh fasilitas dan penghargaan. Diantaranya penyediaan insentif dan promosi. "Minimal GTT yang sudah mengabdi dari tahun 2006 ini diangkat menjadi honor daerah. Karena masih banyak guru di pelosok yang masih kurang perhatian dari pemerintah," ungkapnya.

Selain kekurangan guru, Sekolah Dasar Negeri yang berjarak 50 Km dari ibukota kecamatan ini tak punya halaman sekolah yang memadai. Pasalnya, dengan letak geografis sekolah yang rendah, halaman sekolah sering tergenang air."Jadi jika musim hujan seperti sekarang ini, halaman tergenang air. Sehingga tak bisa digunakan untuk upacara. Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah," tuturnya.

Supaya Gaji Dibayar, DPRD Kuansing Harapkan Kepsek Daftarkan Guru Non PNS yang Belum Miliki NUPTK
Pada kesempatan yang lain, Komisi A juga meninjau sarana dan prasarana di SMPN 5 Marsawa, Sentajo Raya. Sekolah negeri ini dihadapkan dengan masalah sarana dan prasarana yang sangat memprihatinkan. Yakni, kondisi bangunan yang sudah tua. Saat melakukan peninjauan, anggota DPRD Kuansing, Fitri Pita SPi MSi mengaku terkejut melihat ‎kondisi bangunan SMPN 5 Marsawa tersebut. Seperti, plafon banyak yang rusak. Atapnya yang mulai bocor, karena kalau hujan merembes‎ ke plafon.Ada tiga lokal di sekolah ini yang mengalami kerusakan. Sehingga menambah keprihatinan para wakil rakyat di Kuansing. Lantas, mereka meminta agar Pemkab Kuansing memprioritaskan pembangunannya.

"Iya, saya aja terkejut melihat kondisi sekolah itu. Sekolahnya sudah cukup tua. Sekarang sudah banyak yang rusak," ujar Fitri Pita usai meninjau sekolah tersebut.

Menurutnya, ada tiga lokal di SMPN 5 Sentajo Raya yang dilihatnya rusak parah. Selain bangunan yang sudah tua, lemari tempat-tempat menyimpan arsip, katanya, juga sudah dimakan usia.
"Saya sendiri terkejut melihat kondisi itu. Plafonnya banyak rusak. Dan ini sudah diusulkan pihak sekolah, tapi belum ada realisasi sampai sekarang," katanya.

Politisi Golkar Kuansing ini berharap agar Pemkab Kuansing memprioritaskan pembangunan terhadap sekolah yang sudah terbilang tua ini. 
"Harus direnovasi, karena sekolah yang rusak ini sudah tua juga. Makanya tahun depan, kami minta sekolah itu sudah direnovasi," sebutnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kuansing lainnya, Mutiara menambahkan. Ia mendesak agar bangunan yang rusak tersebut direalisasikan renovasinya tahun 2018 mendatang. "Tahun depan harus sudah direalisasikan," desaknya lagi.

Sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Kuansing membantah jika Kuansing mengalami krisis guru. Kekurangan guru di SDN 009 desa Sako Marga Sari, Kecamatan Logas Tanah Darat disebabkan pendistribusian guru yang belum merata. "Sebenarnya kita (Kuansing,red) tak krisis guru. Kalau kita bagi rata sebenarnya mencukupi. Saat ini memang pendistribusian guru yang belum merata," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kuansing Jupirman SPd belum lama ini.

Namun, Jupirman tak membantah jika masih terjadi penumpukan guru di kota. Menurutnya, saat ini jumlah guru di kota jauh lebih banyak dari pada guru di daerah pinggiran."Dulu kita coba distribusikan. Tapi tidak bisa. Hal ini terkendala jarak. Guru yang tinggal di kota, terkendala jarak yang jauh antara rumah mereka (guru,red) dengan sekolah tempat mereka mengajar," jelasnya.

Ia pun menawarkan solusi terkait distribusi guru terutama di daerah pinggiran, yakni pihaknya telah mengusulkan tahun 2018 mendatang merekrut 3.115 guru honorer. Jumlah itu dibagi menjadi dua, yakni tenaga pendidikan atau guru serta tenaga kependidikan atau non guru."Ini baru sebatas usulan kita. Semoga disetujui untuk mengatasi masalah belum meratanya distribusi guru ini. Ini juga perhatian kita terhadap guru GTT yang masih mengajar hingga saat ini," ujarnya.

Sejauh ini Disdik kata Jupirman, masih melakukan pemetaan dan pendataan guru di seluruh kecamatan di Kuansing. Biasanya pendataan dilakukan per bidang studi. Seperti di Kecamatan Logas Tanah Darat itu, ada tenaga pendidikan yang berlebih di salah satu bidang studi. "Makanya saat ini belum kita pastikan daerah yang masih kekurangan guru bidang studi. Masih kita data," ungkapnya.

Sementara untuk sarana dan prasarana di SMPN 5 Marsawa, Jupirman mengatakan bahwa perbaikan tiga ruang kelas yang mengalami kerusakan sudah dimasukkan di anggaran APBD 2018. Ia tak membantah bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah lama yang belum pernah dilakukan perbaikan. "Insyaallah, anggaran perbaikan SMP Negeri 5 Marsawa ini sudah masuk di APBD 2018. Semoga dengan dilakukan perbaikan sarana dan prasarana dapat menunjang kegiatan belajar menjadi lebih efektif", ujarnya.(Advetorial)

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia