Maxsasai Indra Berharap Kampanye Aggota DPR Bersaing Sehat Agar Terhindar Korupsi

  • DRN
  • 07 Jun 2018, 09:50:48 WIB

PEKANBARU, Detakriaunews.com  – Dr Mexsasai Indra, pengamat Tata Negara dan Pemerintahan Universitas Riau, mengatakan, tidak adanya aturan yang rinci terkait kampanye calon legislatif (caleg) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat untuk meraih kursi di legislatif.

Berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sudah diatur hingga ke teknis pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), ditentukan titik-titiknya, sebagian dibiayai KPU untuk pengadaan dan pemasangan APK, dan aturan lainnya.

Hal tu memunculkan ada kompetisi yang tak sehat antara internal dan eksternal calon. Situasi ini juga akan mendorong bacaleg untuk mendapatkan biaya kampanye yang besar.

Mereka akan berlomba dalam melakukan kampanye, tak hanya kampanye resmi yang ditetapkan oleh KPU, tapi juga di luar itu, misalnya memberikan sumbangan, membuat event-event dan lainnya.

Hal itu yang menyebabkan biaya kampanye besar.

Pramono Anung, yang sekarang menjabat Mensesneg, dalam disertasinya pernah menulis tentang anggaran kampanye.

Dalam disertasi tersebut ia menyebutkan minimal Rp 900 juta anggaran yang dibutuhkan Bacaleg DPR RI untuk kampanye, itu ia tulis tahun 2012 hasil kajian Pileg 2009.

Dengan adanya modal mereka terjebak dalam praktek penyalahgunaan kewenangan.

Apalagi modal politik mereka anggarannya pas-pasan saat kampanye, sehingga memicu potensi kecurigaan yang besar untuk maju, tentu mesti dikembalikan saat mereka duduk di parlemen.

Hal inilah yang berpotensi mereka saat duduk di parlemen.

Salah satu cara agar mereka terhindar dari praktik korupsi adalah mereka harus elegan dalam kampanye, atau tidak jor-joran dalam menggunakan biaya.

Namun hal tersebut tentunya akan membuat mereka akan kalah populer dengan calon lain, karena saingannya tentu akan berupaya lebih dengan menggunakan anggaran yang lebih banyak.

Kalau mengaharapkan kesadaran calon sebenarnya sangat sulit, perlu ada pengaturan menurut saya kedepannya, baik dalam undang-undang, atau turunannya sehingga besaran anggaran kampanye yang dikeluarkan bisa ditekan, seperti biaya kampanye Pilkada.

Karena akan sulit bagi mereka untuk menghindari praktik seperti itu. Belum lagi kontribusi yang mesti diberikan kepada partai setelah mereka duduk.

Hitung-hitungan anggaran kampanye yang sangat besar tersebut sangat irasional kalau mengaharapkan anggaran yang diperoleh saat duduk di legislatif.

Akhirnya mereka menjadi calo proyek dan memanfaatkan posisi mereka sebagai anggota DPR RI.

Kekawatiran ini yang kita takutkan potensi penyalahguna kekuasan besar.

Dengan kondisi yang sekarang, kita hanya bisa berharap bagaimana masing-masing partau politik (parpol) bisa membuat kebijakan agar Bacaleg melakukan kampanye secara merata, adil, dan bersaing sehat.(TribunPekanbaru.com)

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia