Merasa Tak Diakui, Masyarakat Adat Talang Mamak Tuntut Penerbitan SK Bupati Inhu

  • DRN
  • 24 Mei 2018, 19:41:59 WIB

Pekanbaru, Detakriaunews.com - Banyaknya konflik yang terjadi antara masyarakat adat Talang Mamak dengan sejumlah perusahaan yang berada di sekitar wilayah tanah ulayat suku Talang Mamak, merupakan sebuah bukti nyata akibat dari tidak diakuinya masyarakat adat Talang Mamak di Indragiri Hulu. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah kebijakan tegas dari pemerintah daerah agar kelestarian budaya suku Talang Mamak yang berada diambang kepunahan bisa dipertahankan, tanpa ada lagi konflik yang terus menghantui mereka.

Sejak tahun 2017 lalu, LBH Pekanbaru bersama dengan Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Indragiri Hulu (PD Aman Inhu) mempunyai fokus terhadap advokasi pengakuan masyarakat Adat Talang Mamak di Indragiri Hulu - Riau. Pasalnya, LBH Pekanbaru menilai Pemkab Inhu lambat dan tidak serius menanggapi kebutuhan masyarakat Talang Mamak, karena tidak memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) untuk masyarakat adat mempertahankan identitasnya dan hak-haknya.

Bahkan LBH Pekanbaru dan PD Aman Inhu serta Akademisi UR yakni Mexsasai Indra, telah merancang sebuah naskah akademik Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan Masyarakat Adat Talang Mamak yang diserahkan kepada Pemkab Inhu. Pemkab Inhu menyatakan, bahwa cara yang paling banyak dan cepat ditempuh dalam pengakuan masyarakat adat adalah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Inhu.

“Pemkab Inhu sendiri sudah lama membentuk panitia, untuk membahas pengakuan masyarakat adat di Kabupaten Indragiri Hulu. Hanya saja, SK Panitia tersebut belum ditandatangani oleh Bupati Indragiri Hulu – Yopi Arianto,” ujar Plh Sekdakab Inhu – Hendrizal kepada Detakriaunews.com, Kamis (24/05).

Kasus terakhir yang dialami oleh masyarakat suku Talang mamak adalah konflik dengan PT Tasma Puja yang telah merampas hak-hak mereka dengan tidak mengakui hak atas tanah ulayat suku Talang Mamak. Bahkan kejadian tersebut, berimplikasi terhadap ditangkapnya beberapa orang masyarakat Talang Mamak oleh pihak kepolisian.

Anggota LBH Pekanbaru, Andri Alatas mengatakan,  bahwa Pemkab Inhu memandang sebelah mata pengakuan masyarakat adat Talang Mamak ini. Pasalnya, dukungan Pemkab dinilai sebagai bentuk memberikan harapan hampa bagi masyarakat adat.

“Kami bersama dengan PD Aman Inhu, mendesak Pemkab Inhu agar segera menerbitkan SK Pembentukan Panitia Pengakuan masyarakat suku Talang Mamak. Selain itu, Pemkab Inhu juga diminat untuk segera menerbitkan SK Bupati Inhu terhadap pengakuan masyarakat Talang Mamak dan mengawal proses ini agar tidak berlarut-larut,” beber Andri.

Secara konstitusional, pengakuan dan penghormatan keberadaan masyarakat adat dan hak-hak masyarakat hukum adat, telah diatur secara tegas dalam pasal 18B ayat 2 dan pasal 28 ayat 3 UUD 1945. Konstitusi menyebutkan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. YS

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia