Minim Sosialisasi, Pembangunan Tower Sutet PLN Garuda Sakti - Pasir Putih Resahkan Warga

  • DRN
  • 10 Okt 2017, 14:41:35 WIB

Pekanbaru, Detakriaunews.com - Komisi IV DPRD Pekanbaru menggelar hearing bersama PT PLN UIP II UPKJS 2 Wilayah Riau dan Riau Kepri, terkait protes pembangunan tower Sutet PLN di tanah warga kawasan Garuda Sakti - Tampan, Selasa (10/10) siang. Sejumlah keluhan disampaikan warga, mulai dari tidak adanya sosialisasi, urusan ganti rugi lahan yang tak tuntas hingga keberadaan anggota TNI di lokasi pembangunan tower PLN.

Kegiatan hearing yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV - Roni Amriel ini, dihadiri oleh pihak PLN, Binda Riau, warga RT01/RW09 Garuda Sakti dan anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru. Pihak PLN diberikan kesempatan, untuk menyampaikan atau memaparkan progres pembangunan jalur tower Sutet kepada peserta hearing.

Untuk wilayah Riau sendiri, ada sekitar 3.192 tapak tower yang harus dibangun, namun baru selesai sekitar 2.421 tapak tower. Sedangkan untuk Kota Pekanbaru, jalur transmisi PLN Garuda Sakti - Pasir Putih akan dibangun sebanyak 107 tapak tower namun yang baru selesai sebanyak 78 tapak tower.

Pembangunan tapak tower inilah yang menuai kontroversi ditengah masyarakat, karena adanya penolakan terhadap pembangunan tower dan ganti rugi lahan warga. Kolonel Indra selaku Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Binda) Riau mengatakan, permasalahan warga Garuda Sakti timbul akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan PLN kepada warga.

"Tugas kami untuk mendampingi seluruh proyek pembangunan pemerintah pusat, termasuk juga bidang infrastruktur listrik. Selain itu, kami juga ditugaskan untuk mengusut siapa saja yang menghambat pelaksanaan pembangunan tower Sutet PLN di kawasan Garuda Sakti. Cuma yang jadi kelemahan, memang sosialisasi yang dilakukan dari pihak PLN terhadap warga sangat minim," beber Kolonel Indra.

14 Maret 2016 lalu, PLN UIP II UPKJS 2 telah melakukan sosialisasi jalur transmisi Garuda Sakti - Pasir Putih kepada warga, melalui undangan yang disebar oleh Camat Tampan. Ada penolakan oleh warga terkait masalah ganti rugi lahan, yang kemudian diproses dan dititipkan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Salah seorang warga, Mahendra mengaku, tidak ada sosialisasi yang dilakukan pihak PT PLN sebelum melakukan pembangunan tapak tower di tanah warga. Hal ini sangat dikecewakan warga, karena timbul kekhawatiran terhadap rasa aman dan keselamatan di pemukiman warga.

Halaman Berikutnya:

1 2 NEXT

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia