Pansus DPRD Riau Optimis RTRW Riau Tuntas sebelum Akhir Tahun 2016

06 Des 2016, 15:53:00 WIB
Detakriaunews.com - Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Riau segera turun ke lapangan guna memastikan luas lahan masyarakat yang masuk dalam RTRW. Dengan begitu, pansus optimis perda tersebut dapat selesai sebelum akhir tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Asri Auzar, ketua pansus RTRW DPRD Riau. Dikatakannya, sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, pihaknya akan turun ke setiap kabupaten/kota untuk memastikan hal tersebut.

"Nanti kami akan turun. Kami akan ambil sampel lahan di setiap kabupaten, apa yang ada 629 ribu itu, apakah kebun masyarakat atau tidak, kalau itu memang tidak punya rakyat, biarkan saja itu menjadi hutan," ungkapnya di gedung DPRD Riau, Selasa (6/12/2016).

Dengan begitu, pihaknya optimis RTRW dapat selesai dalam tahun ini.
 
"Kami optimis selesai tahun ini, selama kami mengikuti sesuai UU yang berlaku, dan kami ikuti itu. Kami optimis selesai," jelasnya.

Saat disinggung hasil RTRW yang sempat dibawa ke rapat kabinet beberapa waktu lalu, ia mengaku belum medapatkan hasil dari Pusat.
 
"Belum, kami belum terima hasilnya. Yang jelas kami terus bekerja dan optimis bisa selesai tahun ini," tuturnya.
 
Sementara itu, Salah seorang anggota Pansus RTRW Riau, Abdul Wahid mengatakan akhir bulan Desember 2016, tak sampai 1 bulan lagi Perda RTRW harus sudah disahkan, sesuai dengan target yang sudah dirancang. 
 
Namun sampai saat ini belum ada kepastian kapan akan dilaksanakan pengesahan tersebut.
 
Wahid menjelaskan  RTRW sebenarnya sudah memasuki tahap finalisasi, dan tinggal penyelesaian saja. Karena itu, pihaknya optimis pengesahan bisa dilakukan dalam bulan Desember 2016 ini.
 
“Kita optimis bisa menuntaskan dan mengesahkan Perdanya dalam bulan ini. Karena sampai saat ini sudah dalam tahap finalisasi, dan saya yakin tidak akan lama lagi selesai,” kata Wahid.
 
Dikatakan Wahid, sejauh ini RTRW Riau yang disetujui adalah seluas 1,7 juta hektare, itulah nantinya yang rencananya akan disahkan. Sedangkan bagi kebun masyarakat dan lahan-lahan milik masyarakat lainnya akan dimasukkan dalam holding zone, kemudian selanjutnya secara bertahap akan dimasukkan dalam RTRW Riau. 
 

Sebelumnya..

Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI menggesa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk segera rampung pada 2016 melihat konsekuensi dari keterlambatannya terhadap beberapa sektor yang dinilai stagnan di wiliyah setempat.

"Kita gesa kawan-kawan untuk duduk main di peta, satukan peta kabupaten/kota dengan provinsi, 2016 harus terselesaikan," kata Direktur Jendral Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI Budi Situmorang, beberapa waktu lalu.

Provinsi Riau, dinilainya menjadi perhatian pemerintah pusat terkait RTRW, karena keterlambatannya telah menghambat berjalannya sektor infrastruktur dan investasi yang ada di provinsi yang berjuluk lancang kuning tersebut.

"Seluruh Indonesia yang jadi perhatian kami adalah Riau karena belum satupun yang di perdakan," sebutnya.

Proyek sektor infrastruktur pemerintah Pusat yang sedang berjalan yakni pembangunan tol Pekanbaru- Dumai dan jalur kereta api Trans Sumatera. Pemebeasan lahan milik masyarakat terus disosialisasikan dan kawasan hutan membutuhkan acuan RTRW.

"RTRW menjadi acuan tim pelaksana, kalau tidak segera rampung mana berani Dinas Bina Marga jika tidak ada payung hukumnya," katanya pula.

Selain sektor pembangunan, Ia juga menyoroti investasi yang masuk cukup besar namun tetap tidak bisa berjalan terhalang perizinan karena belum adanya RTRW.

"Investasi yang masuk besar, yang lain ada yang hengkang atau pindah ini permaslahan yang kita hadapi," sebutnya.

Pihaknya juga menggesa DPRD Provinsi Riau untuk segera mempercepat proses RTRW yang telah diajukan Pemerintah Provinsi Riau.

Hadir ditempat yang sama Pelaksana Tugas (Plt) Sekdaprov Riau, M yafiz mengatakan persoalan RTRW tersebut, akan segera dirampungkan.

"Masalah RTRW yang menghambat proses pembangunan dan investasi baru ini, sudah diajukan ke (DPRD) Provinsi Riau," ungkapnya.

Dijelaskannya, RTRW merupakan suatu landasan pembangunan di Riau sehingga sangat penting untuk segera diselesaikan. Kata M. yafiz, Pemerintahan Provinsi Riau akan terus melakukan upaya dan menyampaikan prioritas pembangunan Riau kepada Menteri LHK agar dapat dilakukan peninjauan ulang.

Untuk diketahui, Surat Keputusan (SK) Perubahan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dari Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya telah diterima Provinsi Riau. SK Perubahan RTRW Riau ini bernomor SK.314./MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tertanggal 20 April 2016 yang ditandatangani langsung Menteri LHK, Siti Nurbaya, SK tersebut revisi dari SK 878/Menhut-II/2014 tertanggal 29 September 2014.

Terdapat perbedaan terkait luasan wilayah RTRW yakni hanya ada seluas 65 ribu hektar yang diakomodir. Sedangkan pemerintahan Provinsi Riau mengajukan ada seluas 2,7 juta hektar dimana terdapat perbedaan lebih dsri 2,6 juta hektar. (ADV)

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

loading...