Pejabat Diskominfotik Teken Perjanjian Kinerja 2018

  • DRN
  • 06 Feb 2018, 10:47:43 WIB

Bengkalis, Detakriaunews.com – Guna memaksimalkan kinerja di tahun 2018, seluruh pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Bengkalis teken perjanjian kinerja.

 

Penandantangan perjanjian kinerja tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari surat Bupati Bengkalis nomor 060/ORG-Setda/38/2018, tentang penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja 2018 yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2018 lalu.

 

Penandantangan disaksikan langsung Plt Kepala Diskominfotik - Johansyah Syafri, yang dimulai dari Kabid Pengelolaan Berbasis Elektronik, Basri, Kabid Statistik Nikmatullah dan Kabid Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Adi Sutrisno. Sedangkan Kabid Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik belum ada, mengingat pejabatnya kosong menyusul perpindahan Aka Kudrat Mahendra.

 

Pada kesempata itu, Plt Kepala Diskominfotik, Johansyah Safri mengungkapkan, perjanjian kinerja tersebut berisi tentang program dan capaian kinerja yang bakal dilaksanakan selama tahun 2018. Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada seluruh pejabat administrator dan pengawas, agar segara melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.

 

“Tentunya, setelah nanti ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar penyusunan laporan kinerja dan penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat diselesaikan tepat waktu. Para pejabat administrator dan pengawas, agar membuat dan menyusun time scedul (jadwal) kegiatan tahun 2018 Selanjutnya, laporan kinerja 2018 beserta Lakip tahun 2017 dikirimkan ke Bagian Program Setda Bengkalis,” ungkap Johansyah.

 

Sesuai Peraturan Menteri Negara Penyayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah, bahwa penyampaian laporan kinerja dan penetapan kinerja Pemerintah Daerah harus disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Maret 2018. (Diskominfotik/HER)

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia