Pendapat Akhir Dibacakan, APBD P Kuansing 2017 Disahkan

  • DRN
  • 10 Nov 2017, 12:12:20 WIB
Kuansing, Detakriaunews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing) Menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir DPRD terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kuansing 2017. Sidang paripurna yang di gelar di ruang paripurna DPRD Kuansing  Rabu (8/11) akhirnya mengesahkan APBD P tahun 2017 senilai Rp1,47 triliun.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp74,2 miliar dari murni APBD Kuansing 2017, dengan rincian target PAD senilai Rp118,4 miliar, dana perimbangan senilai Rp1,03 triliun dan pendapatan lainnya senilai Rp288,8 miliar.

Rapat paripurna Dewan dipimpin Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra,SH,MH didampingi Wakil ketua Sardiyono, A.Md dan Alhamra dan dihadiri  anggota DPRD Kuansing. Rapat paripurna juga dihadiri Bupati Kuansing H Mursini, Forkopimda, dan pejabat dilingkungan Pemkab Kuansing serta undangan lainnya.

Sebelum disetujui menjadi Perda, DPRD Kuansing melalui juru bicaranya Rosi Atali DPRD Kuansing dengan memberikan dua catatan penting, pertama bahwa untuk tenaga Non ASN yang telah dipekerjakan semenjak Januari 2017 sebanyak 438 orang hanya dianggarakan sebanyak 357 orang dikurangi dengan tenaga non ASN dari pendidikan sebanyak 81 orang dikarenakan data pendukung yang tidak akurat.

Namun disampaikan Rosi Atali, tidak tertutup kemungkinan bagi tenaga non ASN pendidikan, kesehatan dan tenaga teknis lainnya yang masih bekerja sampai saat ini dan harus dilakukan verifikasi oleh OPD terkait yang dilaksanakan pada Perubahan APBD TA 
Sebelum pengesahan, Rosi Atali menyampaikan pendapat akhir DPRD tentang RAPBD-P Kuansing 2017. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan RAPBD-P Kuansing sudah layak.Namun ada catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.
Catatan Pertama terkait PAD, perkiraan dan perhitungan PAD Kuansing harus dioptimalkan realisasinya, yang disesuaikan dengan asumsi-asumsi berdasarkan potensi objek penerimaan yang real, sehingga dalam pencapaiannya memang sesuai berdasarkan perencanaan-perencanaan.

Disampaikan Rosi, bahwa proyeksi PAD pada Murni APBD TA 2017 sebesar  Rp 75,433, Milyar dan pada Perubahan APBD TA 2017 diproyeksikan sebesar  Rp 118,427 Milyar, mengalami perubahan sebesar Rp 42,993 Milyar, namun realisasinya sampai saat ini sangat rendah sekali.

Terkait hal tersebut, DPRD meminta Bupati membentuk tim koordinasi serta memberdayakan tenaga teknis untuk mengejar target yang telah disepakati, serta disarankan agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja OPD terkait.

Dibidang pariwisata dan kebudayaan, untuk penunjang destinasi wisata Kuansing, pemerintah harus bisa meyakinkan Pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk mendapatkan dana-dana dari APBD Provinsi Riau dan APBN, sehingga aset-aset wisata didaerah dapat dibenahi baik infrastruktur jalan dan promosi-promosi yang menggandeng pihak ketiga dalam rangka untuk mendukung visi dan misi Bupati di bidang pariwisata.

Terkait dengan visi dan misi Bupati Kuansing terhadap pariwisata, OPD terkait harus memiliki gren desain sebagai kota wisata dan kota budaya. Sehingga OPD tidak terpaku pada wisata alam, akan tetapi dapat menciptakan destinasi-destinasi yang baru, sehingga dapat menambah PAD Kabupaten Kuansing terutama dibidang pariwisata.

Dibidang pendidikan, terkait dengan dana tunjangan profesi guru yang tunda bayar agar tidak terjadi lagi pada tahun-tahun berikutnya, mengingat bahwa dana sertifikasi guru adalah dana transfer pusat (dana APBN) untuk guru yang ada di daerah.

Disamping itu DPRD meminta Kadis pendidikan, pemuda dan olah raga, untuk mendata ulang tenaga non ASN (guru) yang masih mengajar sejak bulan Januari 2017, sehingga data ini dapat digunakan untuk dasar pembayaran gaji mereka baik pada Perubahan APBD 2017 maupun APBD Murni 2018.

Selanjutnya dibidang kesehatan, pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan baik di RSUD Teluk Kuantan maupun Puskesmas Rawat inap, yang terdapat di kecamatan harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang harus didukung oleh tenaga medis seperti dokter umum dan dokter spesialis ditambah dengan tim medis lainnya seperti perawat, bidan, serta bagian labor dan farmasi yang juga didukung dengan ketersediaan peralatan medis dan obat-obatan yang memadai.

DPRD juga menilai, kinerja Kadis kesehatan tidak maksimal bahkan terkesan tidak peduli terhadap tenaga non ASN kesehatan yang masih bekerja di Puskesmas-pukesmas di kecamatan se-Kabupaten Kuansing, maka dari itu DPRD meminta kepada Bupati untuk mengevaluasi jabatan Kadis kesehatan.
Kemudian untuk bidang kepegawaian, berdasarkan rapat internal DPRD bersama Pemerintah telah disepakati, tenaga non ASN yang terdapat dalam Ranperda Perubahan APBD TA 2017 sebanyak 6.300 orang dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi perangkat daerah, yang sebelumnya dianggarkan di Sekretariat daerah dan pada Perubahan APBD TA 2017, penempatan tenaga non ASN haruslah menjadi pendukung kegiatan yang dilaksanakan dimasing-masing OPD.

Berdasarkan hal tersebut, untuk efisiensi anggaran DPRD Kabupaten Kuansing berpendapat, anggaran untuk 6.300 orang tenaga non ASN tersebut dilaksanakan pada APBD Murni TA 2018.

Selanjutnya terkait dengan penganggaran bantuan honor guru MDA dan honor garim mesjid yang dimasukan dalam anggaran dana desa supaya dilakukan kajian yang konprehensif agar tidak menjadi masalah hukum dikemudian hari, mengingat kemamampuan pengelolaan dana ADD oleh Pemerintahan desa masih sangat lemah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kuansing terhadap media elektronik (RPD) yang dalam saat ini tidak beroperasi disebabkan oleh belum terpenuhinya salah satu persyaratan berupa Peraturan daerah tentang lembaga penyiaran publik lokal, DPRD menyarankan kepada pemerintah agar secepatnya melengkapi persyaratan tersebut untuk mengaktifkan kembali RPD.(Advetorial)

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia