Pengesahan RTRW Riau, DPD RI Tunggu "Cuitan" Pemprov Riau

  • DRN
  • 01 Mar 2018, 12:12:03 WIB

Pekanbaru, Detakriaunews.com - Memasuki triwulan I tahun 2018, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) - Abdul Gafar Usman menggelar Debat Publik bersama dengan insan pers di Pekanbaru. Debat publik tersebut, membahas tentang eksistensi anggota DPD RI di kancah nasional ditengah banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Sebagai seorang anggota DPD RI, ada 4 tugas yang diemban yakni legislasi aturan dan perundang-undangan, hak anggaran, hak kepengawasan dan fungsi refresentasi daerah. Meski anggota DPD RI tidak se terkenal anggota DPR RI, namun banyak permasalahan daerah yang justru ditangani oleh anggota DPD RI karena mekanisme yang singkat dan tidak rumit.

Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Abdul Gafar Usman mengatakan, untuk eksistensi DPD RI sendiri masih belum terlalu dirasakan oleh masyarakat, karena baru sebatas tempat pengaduan bagi masyarakat di daerah. Banyak permasalahan daerah yang sudah diatasi, namun tidak dengan masalah pengesahan RTRW Riau.

"Sepanjang tahun 2017 lalu, kami tidak pernah menerima laporan keterlambatan pembayaran DBH Riau. Hanya saja, proses pengesahan RTRW Riau yang berbalas pantun antara daerah dan pusat, membuat saya kesal. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit, membuat masalah ini makin rumit. Hingga saat ini, Pemprov Riau tidak pernah meminta bantuan kami. Anggota DPR RI pun, juga tidak pernah membicarakan masalah ini dengan kami. Jadi beginilah jadinya, mengambang," ungkap Abdul Gafar Usman kepada Detakriaunews.com bertempat di kantor DPD RI Perwakilan Riau, Jalan Sambu Pekanbaru, Kamis (01/03) siang.

Gafar menambahkan, tak kunjung disahkannya RTRW Riau membuat masyarakat menjadi rugi karena pembangunan tidak bisa dilakukan. Selain itu, investor juga enggan untuk menanamkan modal di Riau karena terbentur dengan aturan yang berlaku, sehingga wajib menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Pada tahun 2018 ini, DPD RI berencana untuk mengajukan Undang-undang Daerah Kepulauan bagi masyarakat yang berada di daerah perbatasan. Hal ini bertujuan, agar masyarakat di daerah perbatasan bisa merasakan kehadiran negara atau pemerintah sebagai pelindung masyarakat. BRB

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia