Rawan Pelanggaran Hukum, DPRD Hati-hati Bahas APBD P 2015

  • DRN
  • 26 Jun 2015, 16:27:54 WIB

PEKANBARU, detakriaunews.com - DPRD sepertinya harus berhati-hati dalam mengesahkan APBD perubahan yang dalam waktu dekat akan di bahas, jika tak ingin kasus APBD murni 2015 terulang lagi. Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mengingatkan, DPRD harus belajar dari kasus APBD 2015 yang akhirnya menyeret sejumlah anggota DPRD Riau menjadi tersagka dugaan suap pngesahan APBD.

" Kita tak mau lagi hanya jadi tukang stempel dalam pengesahan APBD Perubahan Riau 2015 ini. Kita harus terlibat langsung dan mengawasi pembahasan APBD P agar tak melenceng dari  undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara, dimana APBD harus dibahas bersama-sama eksekutif dan legislative sehingga tidak terjadi persoalan dikemudian hari, " ujar Dedet.

Pria yang sering di sapa Dedet ini juga menambahkan, sesuai dengan aturannya, APBD Perubahan harus dibahas dari awal bersama, mulai dari jumlah pendapatan, baru kemudian dibahas belanjanya, dan kesimbangan neraca. Selanjutnya disepakati bersama.

“ Kalau tidak dibahas bersama dewan tidak tahu isi APBD tersebut. Seperti APBD sekarang, yang telah banyak melanggar RPJMD, hingga tidak bisa dilaksanakan, ” tutupnya.(Dp)

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia