Sedihnya Saya Melihat Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan

Saya Kartanegara, peserta BPJS dari Pekanbaru Kota dengan nomor keanggotaan 98D00144089. Pada hari senin 6 november lalu saya membantu istri untuk meminta persyaratan klaim JHT istri saya di kantor BPJS ketenagakerjaan Pekanbaru Kota.

Keesokannya atau hari Selasa saya masukan berkasnya ke CS nomor 1, dan berkas dinyatakan lengkap. Tetapi saya tidak diberi kartu antrian dengan alasan kartu antrian hanya diberikan kepada nama yang tercantum dalam berkas.

Saya tunjukkan KTP saya agar dicocokkan dengan kartu keluarga yang asli bahwa berkas ini adalah punya istri saya. Namun petugas CS Menjawab yang bersangkutan akan difoto.

Dalam bener yang ada di kantor BPJS, saya melihat tidak ada tercantum untuk klaim harus ada foto pesertanya. Terpaksalah saya menunggu istri datang agar bisa segera di proses.

Setelah menunggu hampir satu jam, kami ditolak oleh CS dengan alasan harus ke kantor BPJS Panam untuk menonaktifkan kepesertaan BPJS.

Masih dengan rasa sabar karna berharap klaim bisa diproses, istri saya keesokan harinya datang ke kantor BPJS Panam membawa berkas yang dinyatakan lengkap dari kantor BPJS Pekanbaru.

Di sini harus mengisi formulir baru lagi. Tetapi setelah kami lengkapi syaratnya, petugas CS di kantor Panam tidak bersedia mencairkan JHT istri kami dengan alasan perusahaan tempat istri bekerja menunggak pembayaran satu tahun setengah. Jadi JHT tidak dapat dicairkan.

Saya sedih, apalagi istri yang sudah bekerja lebih kurang 26 tahun dan ingin mengambil haknya sebagai pekerja yang dilundungi oleh Undang uandang, dipersulit dalam proses pencairan dana pensiun.

Terbayang istri yang sudah menabung puluh tahun, dan uangnya dikelola oleh perusahaan negara, tapi pada saat pensiun dipersulit mengambil haknya sebagai pekerja.

Padahal menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, kami merasa sangat bangga karena hak-hak kami sebagai pekerja dilindungi oleh Institusi besar di Indonesia, yakni perlindungan terhadap jaminan sosial utk Kecelakaan Kerja , Kematian , dan Hari Tua.

Apa benar serumit ini persoalannya? Ketika perusahaan menunggak iuran BPJS TK, mengapa kami pekerja yang menjadi korban? Apakah memang begini aturan BPJS TK?

Lalu siapa yang melindungi hak-hak pekerja seperti kami ini? Kemana kami harus mengadu? Ke perusahaan tempat kami bekerja yang sudah menunggak pembayaran atau kepada negara?

Ah, terbayang oleh kami, institusi BPJS TK ini sdh mengumpulkan dana investasi dari peserta sampai Rp250 Triliun lebih. Bukankah di dalam Rp250 triliun itu ada uang kami para pekerja?

Mestiya sesuai filosofinya, perlindungan sosial Jaminan Hari Tua ini
adalah Manfaat Pasti ketika pendapatan kita terputus alias pensiun atau berhenti bekerja.

Dan setelah berhenti bekerja di usia 55 th , tentu uang Jaminan Hari Tua itu termasuk yg diharapkan istri saya untuk bisa dicairkan. Saya tegaskan lagi, uang JHT itu adalah uang tabungan keringat pekerja yg dipotong dari gaji, lalu kemudian disetorkan dan dikelola oleh Perusahaan besar di Indonesia yaitu BPJS TK.

Atau mungkinkah Institusi besar ini lupa atau pura pura lupa sehingga Hak Kami sebagai pekerja dikaitkan dengan kewajiban Perusahaan peserta yg menunggak.

Mungkin persoalan kami rakyat kecil ini hanya layak kami pertanyakan pada rumput yang bergoyang seperti kata Ebiet G Ade?

Akhirnya dengan perasaan yang lelah, kami meminta BPJS Ketenagakerjaan, bekerjalah dengan benar . Kalian hidup dari kerinagat Kami para pekerja!

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).