Sertifikat Prona Di Duga Untuk Melegalkan Lahan Perusahaan Di Luar HGU

  • DRN
  • 04 Jun 2018, 10:21:47 WIB
Pekanbaru,Detakriaunews.com - Legislator DPRD Riau meminta Pemerintah Pusat untuk mengkaji ulang program sertifikat gratis yang dinilai tidak tepat sasaran dalam peruntukannya,khususnya yang berada di Provinsi Riau.
 
Anggota DPRD Riau Sugianto mengatakan, program sertifikat prona yang saat ini digaung-gaungkan oleh pemerintah pusat,telah disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menghalalkan lahan-lahan perusahaan yang berada di luar HGU.
 
"Program tersebut sudah disalah gunakan untuk melenggangkan kebun bermasalah di beberapa perusahaan, sebagai contoh PT Adei Plantation yang menggarap lahan di luar HGU di Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan,"ujarnya
 
Dilahan 350 Hektare milik PT Ade Plantation yang bermasalah, diduga juga turut menikmati program pemerintah pusat tersebut, padahal sebelumnya Perusahaaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ini terbukti telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan adanya vonis yang dijatuhkan untuk petinggi perusahaan tersebut.
 
"contoh perusahaan seperti PT Ade ini merupakan bentuk keserakahan dan tidak tepat sasaran program pemerintah atas sertifikat gratis. bukan masyarakat kecil yang dapat sertifikat gratis, tapi malah sekelompok orang dan perusahaan serakah yang menikmatinya,"paparnya
 
Oleh karna itu Politisi PKB Riau ini berharap, pemerintah pusat sampai daerah mengkaji ulang dan berhati-hati tentang persoalan tersebut.
 
"Dan kepada Pak Joko Widodo agar memberi sangsi bagi oknum yang ikut bermain di pelegalan tanah perusahaan,dalam hal ini PT ade Plantation sebagai perusahaan yang tidak taat sama hukum, dan mengelabui negara baik dalam pelaporan investasinya maupun pelanggaran lainya,"tuturnya. (DP)
 
 

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia