Sesuaikan Amar Putusan MK, Pemkab Rohul Revisi Perda Pilkades Serentak

Rohul, Detakriaunews.com - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) telah merampungkan draft rencana revisi peraturan daerah, tentang pilkades serentak. dalam revisi tersebut, ada beberapa substansi pasal yang direvisi berdasarkan putusan mahkamah konstitusi serta evaluasi pilkades serentak tahap I tahun 2016 lalu.

 

Hal ini ditegaskan Pelaksana Tugas (plt) kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu ir. Jufri msi kepada wartawan Kamis (2/11) di pasirpengaraian. 

 

Menurutnya, draft rancangan revisi perda tersebut sudah diserahkan ke bagian hukum,  dan akan segera di usulkan ke DPRD rohul untuk dibahas dan disepakati.

 

" kita telah selesaikan draft rancangan revisi perda No 4 tahun 2016 tentang Pilkades serentak. saat ini, rancangan itu telah di serahkan ke bagian hukum, untuk di harmonisasi dan kemudian di usulkan ke DPRD untuk dibahas" kata Plt Kepala DPMPD Rohul Jufri. 

 

     Jufri mengatakan, ada bebarapa substansi pasal yang direvisi dalam revisi perda pilkades serentak ini. namun sebagian besar revisi tersebut hanya melakukan penyesuaian dengan Amar Putusan mahkamah Konstitusi dan Permendagri No 64 tahun 2017. 

 

     Menurutnya, beberapa pasal dalam perda pilkades serentak yang direvisi tersebut seperti perubahan pasal calon kepala desa yang harus berasal dari desa setempat. 

 

" jadi dalam draft revisi perda ini, calon kepala desa yang akan maju pada pilkades serentak boleh berasal dari luar desa yang menggelar pilkades" jelas jufri.   

 

     Selain merevisi pasal terkait kepesertaan pilkades, dalam revisi perda pilkades ini, juga dimuat pasal yang menjamin keterwakilan perempuan dalam Struktur Panitia Pilkades. dalam draft yang akan diusulkan, susunan panitia pilkades minimal 7 orang dan maksimal 10 orang, dimana keterwakilan perempuan dalam struktur kepanitiaan tersebut minimal 1 orang atau sekitar 10 persen.

 

Jufri juga menegaskan, pada pilkades serentak tahap kedua nanti,  pemerintah juga mempertegas terkait pembiyaan pilkades serentak. dimana pembiyaan pilkades serentak dimungkinkan dibiayai oleh APBN, APBD rohul, dana Desa dan juga Sumbangan Masyarakat.

 

" kita tegaskan bahwa yang dimaksud sumbangan masyarakat disini bukan berasal dari calon kades yang maju, tetapi sumbangan masyarakat yang sifatnya tidak mengikat, jadi kedepan tidak ada lagi  pemungutan biaya pendaftaran kepada calon kades" tegas Jufri. 

 

ditambahkanya, pelaksanaan pilkades serentak tahap kedua di rohul rencananya akan digelar selepas pelaskanaan pilgubri 2018 atau sekitar bulan agustus 2018.  Pelaksanaan pilkades serentak tahap kedua ini, rencananya  akan diikuti sekitar 50 desa di rohul. (AR)

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).