Tak Tersedia di Akun APBD, Pemprov Riau Tetap Bayarkan THR ASN

  • DRN
  • 05 Jun 2018, 11:33:38 WIB

PEKANBARU, Detakriaunews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun ini akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkup pemerintah setempat, sesuai dengan arahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18-19 tahun 2018.

Demikian disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov Riau, Masperi, Senin (04/06) lalu saat dikonfirmasi soal THR ASN Pemprov Riau di ruang kerjanya.

"Kalau anggaran untuk THR itu tidak tersedia di akun APBD kita, tapi yang tersedia itu adalah gaji 13 dan 14. Itu kalau kita lihat dari sisi APBD, dan itu sudah kita anggarkan," katanya.

Karena itu, Masperi minta OPD untuk menindaklanjuti administrasi pencairannya. Namun yang menjadi persoalan berdasarkan Perpres Nomor 18-19 itu disamping gaji 13, disebut juga THR dan bukan disebutkan gaji 14.

"Ketika THR itu komponennya berubah menjadi gaji 14, yang besarannya sebesar pendapatan atau penerimaan tahun sebelumnya, maka menurut PP tersebut agar ini dibayarkan menggunakan APBD dan dapat melakukan pergeseran-pergeseran," ujarnya.

Dikarenakan anggaran gaji 14 sudah ada, lanjut Masperi, pihaknya bisa melakukan pergeseran gaji 14 menjadi THR secepatnya. Karena untuk pergeseran itu tak membutuhkan revisi dan perubahahan ketika ingin melakukan pembayaran sesuai dengan THR.  

"Kita memang kekurangan uang ketika mau membayar THR berdasarkan Perpres tersebut dengan besaran penerimaan penghasilan tahun lalu. Kalau untuk gaji ke 14 tidak ada masalah, kita sudah suruh OPD untuk memindahkannya.  Tapi itu namanya gaji 13 dan 14, bukan THR," bebernya.

Menurutnya penyesuaian THR inilah yang sekarang menjadi perdebatan. Karena ada komentar kalau Surat Edaran Kemendagri itu bisa membuat kepala daerah menjadi tersangka, dan itu menjadi perhatian bagi gubenur di daerah-daerah. 

"Makanya kami sedang menghitung dan memperjelas, kalau instruksinya THR itu disuruh membayarkan, kita bisa bayar," tegasnya.

Ditanya apakah pergeseran anggaran itu perlu persetujuan DPRD Riau, Masperi mengatakan pergeseran tersebut tidak perlu minta persetujuan dewan, karena hanya pergeseran nomenkelatur.

"Tapi kalau sudah menimbulkan akun baru, menimbulkan nomenkelatur baru, tentu kita harus minta persetujuan dewan, karena melakukan perubahan APBD. Tapi untuk ini kan Keppresnya sudah ada. Sudah kita hitung kekurangan untuk penyesuaian," 

"Kalau kita harus memakai Dana Tak Terduga (DTT) untuk menutup kekurangan kita, kita hanya tinggal bersurat saja. Arahan pusat kan seperti itu. Berdasarkan Perpres Nomor 18-19 itu. Tapi kalau pakai DTT baru kita minta persetujuan Dewan. Pertanyaannya apakah Perpres itu dianggap sudah darurat, kan belum," sambungnya.

Ditanya berapa kekurangan anggaran untuk membayar THR, Masperi menyatakan tidak banyak hanya Rp16 miliar untuk seluruh pegawai se-Provinsi Riau yang jumlahnya ribuan.

"Itu kita lakukan dengan pergeseran antar rekening, dan tidak memerlukan perubahan APBD. Sekarang ini kita siap membayar THR itu, tapi kita masih menunggu kepastian.

"Kita berharap dana ini dikucurkan dari pusat, menambah DAU kita. Kalau begitukan kita tidak perlu melakukan pergeseran. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Perpres meminta kalau THR ASN dibebankan ke APBD kita. Gaji ke 13 akan dibayarkan berdasarkan gaji bulan ini dan single salary bulan ini, karena itu hak ASN.  Tapi kalau THR, apakah itu gaji bulan ini ditambah dengan tunjangan,  itu yang masih kita persiapkan," tukasnya. (Cakaplah.com)

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia