Video Adu Mulut Beredar, Perseteruan Mursini-Halim Rugikan Kuansing

  • DRN
  • 26 Mar 2018, 12:38:40 WIB
Detakriaunews.com - Perseteruan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Drs H Mursini MSi dengan Wakil Bupati H Halim tidak jelas kapan akan selesai. Akibatnya, birokrasi di Pemkab Kuansing berpotensi terbelah. Ada yang pro Mursini dan ada yang pro Halim. Pemerintahan di Kuansing pun sekarang ini terlihat tersandera dengan persoalan pemimpinnya.


Halim yang sengaja menyampaikan persoalan ini ke DPRD Kuansing agar ada penyelesaian ditanggapi dingin Ketua DPRD Kuansing Andi Putra SH MH. Ia tidak banyak berkomentar. Hanya menyarankan agar keduanya menyelesaikan persoalan internal secara baik demi kebaikan bersama. Persoalan yang dihadapi kedua pemimpin Kuansing ini disadarinya berdampak terhadap masyarakat Kuansing. 

“Kalau kita seperti ini terus-menerus apa kata masyarakat. Jadi, Pak Bupati dan Pak Wabup segera selesaikan persoalan ini. Selesaikanlah,” ujar Andi Putra.

Senada dengan Andi Putra, Ketua Komisi A DPRD Kuansing yang membidangi hukum dan pemerintahan, Musliadi SAg pun angkat bicara. Bahkan persoalan dua pimpinan Kuansing ini dinilainya, sudah meruncing. Penilaian ini, kata Musliadi, didasari setelah mendengar “serangan-serangan” Halim secara langsung kepada Mursini. 

Bahkan lebih parah lagi, serangan itu disampaikan di depan para staf dan para anggota DPRD Kuansing. Selaku mitra pemerintah, kata Musliadi, DPRD menyarankan persoalan ini harus diperjelas. Ia pun menyayangkan pernyataan Bupati Kuansing yang mengaku tidak mengetahui penyusunan APBD dan pelantikan pejabat.

“Saya heran saja. Kenapa seorang Bupati mengaku tidak mengetahui penyusunan APBD dan penyusunan pejabat. Berarti saudara Mursini tidak memonitoring. Menurut saya tak mungkin, karena yang meneken APBD dan penempatan pejabat adalah bupati. Dengan pernyataan ini, sepertinya Bupati mau cuci tangan dengan persoalan mereka,” bebernya.

Sebetulnya,  menurut Musliadi, persoalan Mursini dengan Halim harus dicarikan solusi. Solusinya, kata Ketua PKB Kuansing ini, Bupati harus mau berterus-terang kepada Wabup dalam hal pengambilan keputusan. Dan mereka, diakui Musliadi, tidak lagi bicara utang pada saat pilkada lalu. Karena memang utang itu sifatnya privasi. 

Akan tetapi, persoalan utang pilkada itu dinilainya mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, sebut Musliadi, pemerintahan tersandera utang. Persoalan ini bisa selesai, sebutnya, kalau Bupati Kuansing mau menyelesaikannya.

Syafrizal, salah seorang warga Kuansing di perantauan juga menanggapi perseteruan itu. 


“Kami sangat menyayangkan mereka berseteru seperti ini. Dulu kan katanya sudah damai. Sudah mesra, mesra. Kok sekarang “bacokak” (berkelahi, red) lagi,” tanya Syafrizal.(rp)

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia