Wan Amir Firdaus Dituntut 3 Tahun Penjara

  • DRN
  • 07 Des 2017, 09:07:27 WIB
Detakriaunews.com - Mantan Asisten II Pemprov Riau Wan Amir Firdaus (WAF), dituntut jaksa selama tiga tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi anggaran belanja rutin tahun 2008-2011 sebesar Rp 1,8 miliar lebih, Rabu (6/12/17) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.
 
 
 
Selain Wan Amir, tiga stafnya yakni uhermanto selaku Bendahara Pengeluaran Bappeda tahun 2008-2009, Hamka selaku Bendahara 2010-2011 dan Rayudin, pejabat verifikasi pengeluaran pada Bappeda Rokan Hilir, dituntut selama dua tahun penjara.
 
 
 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sugandi SH dan Lexy Fatharany SH dalam amar tuntutannya menyatakan, WAF dan tiga stafnya itu bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2001 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi junto pasal 55 KUHP.
 
 
 
Selain penjara, WAF juga harus membayar denda sebesar Rp200 juta."Jika tidak dibayar maka dapat diganti dengan enam bulan penjara,"jelas jaksa.
 
 
 
Sementara tiga stafnya, hanya dikenakan denda sebesar Rp50 juta. Apabila tidak dibayar, diganti dengan tiga bulan penjara.
 
 
 
Atas tuntutan jaksa itu, WAF dan stafnya mengajukan pembelaan (pledoi) pada sidang mendatang. Sidang yayng dipimpin majelis hakim Bambang Myanto SH ini, ditunda pekan depan.
 
 
 
Dugaan korupsi ini terjadi saat Wan Amir menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rokan Hilir (Rohil). WAF diadili bersama tiga terdakwa lainnya yakni, Suhermanto selaku Bendahara Pengeluaran Bappeda tahun 2008-2009, Hamka selaku Bendahara 2010-2011 dan Rayudin, pejabat verifikasi pengeluaran pada Bappeda Rokan Hilir.
 
 
 
Bermula saat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya transaksi mencurigakan pada rekening Kepala Bappeda Rokan Hilir Wan Amir Firdaus sebesar Rp 17 miliar.
 
 
 
Uang itu diduga berasal dari proyek fiktif yang anggarannya dialokasikan ke Bappeda Rokan Hilir tahun 2008 hingga 2011.Uang korupsi ditemukan Rp 8,7 miliar, sedangkan uang dari gratifikasi Rp 6,3 miliar.
 
 
 
Modusnya, korupsi penyimpangan belanja rutin dan belanja pengadaan barang. Hasil audit ditemukan kerugian negara sebesar Rp1.826.313.633.(rplc)

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia