Diduga Pecah Kongsi, Ada Apa Dengan Golkar Pekanbaru….?

  • DRN
  • 02 Sep 2019, 11:54:10 WIB

Pekanbaru, Detakriaunews.com – Dipenghujung masa jabatan anggota DPRD Pekanbaru periode 2014-2019, Partai Golkar Pekanbaru ternyata mengalami masalah konfik internal yang cukup serius yakni antar Ketua dan salah seorang anggota partai berambang beringin tersebut. Bahkan permasalahan internal partai tersebut, sempat dibawa ke dalam sebuah sidang paripurna dengan agenda Laporan Badan Kehormatan (BK) DPRD Pekanbaru yang berlangsung pada Senin (02/09) dini hari.

Dihadapan puluhan anggota DPRD Kota Pekanbaru yang lain, BK DPRD Pekanbaru membacakan putusan dugaan sidang kode etik dengan terlapor Ida Yulita Susanti dan pelapor Sahril, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Pekanbaru sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Pekanbaru.

Dari pantauan di lapangan, pembacaan putusan dibacakan secara bergantian oleh majelis BK yang diketuai oleh Masni Ernawati dari Fraksi Golkar dan Pangkat Purba serta Yusrizal selaku anggota. Menurut BK, terlapor Ida Yulita Susanti dinyatakan bersalah dalam sidang kode etik yang digelar BK DPRD Pekanbaru beberapa hari yang lalu.

BK mengeluarkan keputusan sanksi kode etik teguran tertulis terhadap kader Partai Golkar tersebut, dengan dugaan melakukan pencemaran nama baik pelapor Sahril serta melecehkan lembaga BK DPRD sebagaimana juga tidak bersikap dan berprilaku sebagai anggota DPRD.

Ida Yulita Susanti melalui pengacaranya, Asep Ruhiat menilai, keputusan yang dikeluarkan oleh BK DPRD Pekanbaru tersebut, sangat keliru. Dijelaskannya lebih lanjut, adanya poin yang menyebutkan Ida Yulita Susanti, tidak pernah menghadari panggilan dalam sidang kode etik yang digelar oleh BK DPRD Pekanbaru tersebut tidak benar adanya.

"Secara administrasi putusannya (BK DPRD,red) cacat hukum. Ada pertimbangan BK itu terlapor (Ida,red) dipanggil pertama surat panggilan itu dipanggil tanggal 25, di kop surat dibuat tanggal 27. tanggal dibuat lebih dulu daripada tanggal tujuannya. Itu sudah cacat hukum tu," jelas Asep kepada wartwan saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut, kesalahan menurutnya ada pada prosedural administrasi yang salah. Salah satunya Ida tidak pernah dipanggil, hanya panggilan pertama saja dilakukan itupun tidak menghasilkan pertanyaan apa-apa dan hasil yang jelas.

"Terlapor (Sahril,red) tidak pernah dipanggil, saksi-saksi dari terlapor tidak pernah dipanggil. Intinya semua pertimbangan yang dibuat dalam putusan itu, berdasarkan dari informasi terlapor semua, tidak ada data-data yang diminta dari terlapor," ungkapnya. 

Halaman Berikutnya:

1 2 NEXT

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia