Double Nomenklatur TPP, Guru ASN Sertifikasi Pekanbaru Gigit Jari

  • DRN
  • 31 Jul 2019, 13:08:45 WIB

Pekanbaru, Detakriaunews.com - Akibat tak kunjung dibayarkannya uang Tunjangan Penambahan Penghasilan atau TPP oleh Pemko Pekanbaru, membuat puluhan guru ASN sertifikasi di lingkungan Pemko Pekanbaru kembali mendatangi gedung wakil rakyat di DPRD Pekanbaru. Mereka menyebut, adanya kesamaan nomenklatur dalam penganggaran Pemko Pekanbaru sehingga dikira double pembayaran.

Belasan guru sertifikasi dilingkungan Pemko Pekanbaru, Rabu siang kembali mendatangi kantor DPRD Pekanbaru. Kedatangan rombongan, disambut langsung oleh Nofrizal selaku Wakil Ketua DPRD Pekanbaru serta dihadiri oleh Ketua PGRI Pekanbaru - Defi Warman. Dalam diskusi singkat yang dilakukan terungkap, bahwa terjadi kesamaan nomenklatur dalam anggaran Pemko Pekanbaru terkait istilah TPP.

Pasalnya, istilah TPP yang digunakan dalam Permendagri sangat berbeda dengan istilah TPP dalam Permendikbud. Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal mengatakan, pihaknya telah meminta resume atau refrensi tentang seluruh tunjangan yang diberikan pemerintah pusat dan daerah kepada para guru. Apakah tunjangan penambahan penghasilan yang diberikan pemerintah daerah, sama dengan tunjangan penghasilan profesi yang diberikan pemerintah pusat.

“Sementara, kita akan tampung aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman guru. Kita minta data lengkap tentang tunjangan guru, baik yang diberikan pemerintah pusat atau Pemko Pekanbaru. Jika memang berbeda namun singkatan sama, kan nanti bisa direvisi atau diubah sehingga bisa kembali masuk ke dalam APBD Pekanbaru,” ungkap Nofrizal kepada Detakriaunews.com, Rabu 31/07.

Ketua PGRI Pekanbaru, Defi Warman mengatakan, para guru ASN sertifikasi di Pekanbaru tidak lagi mendapatkan uang tunjangan penambahan penghasilan dari Pemko Pekanbaru sejak setahun terakhir. Padahal pada tahun  sebelumnya selalu dapat, dengan nama uang transportasi.

“Saya rasa ini terjadi kekeliruan tentang istilah TPP dari pemerintah pusat, dengan TPP Pemko Pekanbaru. Kan ini maksna berbeda namun singkatannya sama. Akibat nomenklatur ganda dalam anggaran, jadi dicoret oleh Walikota karena dikira sama,” ungkap Defi.

Nofrizal menambahkan, jika nomenklatur pembayaran TPP dilakukan revisi agar masuk ke dalam APBD-P 2019 maka harus digesa pada bulan Agusus nanti. Rencananya pada tanggal 27 Agustus nanti, dewan akan melakukan pengesahan APBD-P Pekanbaru 2019. BRB

 

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia