Menagih Janji Jokowi di Tengah Pekatnya Kabut Asap

  • DRN
  • 14 Sep 2019, 12:05:38 WIB

Jakarta, detakriaunews.com - Asap pekat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) semakin tak terkendali. Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencopot perwira TNI-Polri yang tak bisa mengatasi karhutla pun dinanti.

Arahan tegas mengenai karhutla disampaikan kepada Panglima TNI Marsekal Hadji Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Jokowi meminta Panglima dan Kapolri mencopot jajarannya yak mampu mengatasi karhutla.

Jokowi awalnya berbicara tentang aturan penanganan karhutla. Dia menegaskan aturan lama mengenai karhutla masih berlaku.

"Dan aturan main kita tetap, masih sama. Saya ingatkan pangdam, danrem, kapolda, kapolres, aturan main yang saya sampaikan 2015 masih berlaku," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Setelah itu barulah Jokowi menegaskan aturan yang dibicarakan. Dia meminta Panglima TNI dan Kapolri mencopot jajarannya yang tidak bisa mengatasi karhutla.

"Yang tidak bisa mengatasi dengan perintah yang sama, copot kalau tidak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan," tegasnya.

Dua bulan setelah pernyataan Jokowi itu, asap karhutla rupanya semakin pekat. Kualitas udara di beberapa daerah bahkan sudah pada level berbahaya.

Jokowi pun dituntut untuk menepati janjinya mencopot Kapolda dan Pangdam yang tak bisa menangani karhutla.

"Yang berjanji dulu Presiden Jokowi. Wilayah mana yang sampai terjadi asap dan sudah merasakan masyarakat, akan mencopot Kapolda, Komandan Korem dan Pangdam. Nah sekarang Riau kondisinya dikepung asap hanya jarak pandang 300 meter. Mana janji Jokowi ini," kata aktivitis Direktur Scale Up, Dr Rawa El Amady kepada detikcom, Jumat (13/9).

Rawa menilai Jokowi seharusnya membuktikan kepada publik mengenai keseriusan penanganan karhutla. Ini dapat dibuktikan dengan mencopot jabatan Kapolda Riau dan Komandan Korem 031 Wira Bima.

"Presiden harus datang ke Riau saat ini untuk melihat kenyataan yang ada bahwa jajarannya gagal penanggulangan asap," kata Rawa.

Menurut Rawa, Presiden Jokowi dalam pencopotan Kapolda dan Danrem tidak perlu melalui Kapolri dan Panglima. Karena soal pencopotan ini merupakan intruksi langsung dari Presiden Jokowi yang merupakan Panglima tertinggi.

"Nah, datang Pak Jokowi ke Riau sambil nengok asap dan para korban asap. Saat kunjungan itulah, jabatan Kapolda dan Danrem di Riau langsung dicopot. Jangan cuma sekedar ancaman semata. Dari dulu cuma ancaman saja, tolong buktikan pada rakyat sekarang juga," kata Rawa.

Sementara itu, DPRD Riau mendesak Jokowi untuk datang ke Riau menengok langsung rakyat yang saat ini terpapar asap. DPRD Riau Juga mendesak Pemprov untuk menetapkan darurat asap.

"Kita berharap Presiden Jokowi bisa melihat langsung bencana asap yang terjadi saat ini. Jarak pandang di Riau saat ini hanya bisa tembus antara 300 dan 400 meter saja," kata Ketua Fraksi Demokrat, Agung Nugroho kepada detikcom, Jumat (13/9).

Pendapat ini juga disampaikan Agung dalam rapat bersama Pemprov Riau yang diwakili Wakil Gubernur Riau, Edy Natar. Penyampaian ini dirasa perlu agar persoalan Karhutla bisa segera teratasi.

"Kalau Presiden Jokowi datang ke Riau, maka tim Satgas nantinya akan bekerja dengan serius dalam penanggulangan bencana asap saat ini," kata Agung.

Menurut Agung, pihaknya juga menyampaikan ke Pemprov Riau untuk segera meningkatkan status siaga karhutla menjadi darurat asap. Sebab, kata dia, kondisi kualitas udara di Pekanbaru dan sejumlah kabupaten lainnya sudah pada level berbahaya.

"Kalau Pemprov Riau tidak meningkatkan status menjadi darurat, maka penanganan korban asap akan berjalan lambat," kata Agung.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Jambi juga menagih janji Jokowi mencopot aparat yang tak bisa mengatasi karhutla. Apabila komitmen itu dilakukan maka permasalahan karhutla dinilai akan terus terjadi.

"Nah kita menagih janji Jokowi karena itu komitmen ya. Kalau dia punya komitmen untuk ucapkan itu berati dia harus bertanggung jawab sampai ke lapangan," tegas Direktur Eksekutif Walhi Daerah Jambi Rudiansyah, Jumat (13/9).

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara (Sumut) menilai pernyataan Jokowi itu sebatas geratk sambal. Pasalnya, karhutla sampai saat ini masih terjadi.

"Kita masih melihat ucapan Presiden sebatas gertak sambal, karena hingga kini kebakaran hutan dan lahan masih tetap terjadi," kata Direktur Walhi Sumut Dana Prima Tarigan, Jumat (13/9).

Menurut Dana, penanganan karhutla di Tanah Air dilakukan tanpa konsep penanganan yang jelas. Sebab, karhutla masih saja terulang.

"Dan belum ada penindakan hukum kepada perusahaan yang melakukan," ujarnya.

Menko Polhukam Wiranto menjamin perintah pencopotan pejabat tersebut akan dilaksanakan.

"Ya dilakukan (pencopotan) namanya perintah Presiden," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (13/9).

Kendati demikian, Wiranto menjelaskan pencopotan tersebut tidak serta-merta langsung dilakukan. Dia mengatakan ada batasan kegagalan untuk pencopotan jabatan itu.

"Ini dilaksanakan, hanya nanti tentunya batas kegagalan seperti apa. Tapi kalau harus sama sekali nggak ada kebakaran itu nggak mungkin (dicopot) karena pasti ada, hanya memang kadarnya bisa kita tekan. Itu dilaksanakan," kata Wiranto.(Detik.com)

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia