Rapat Paripurna DPRD Riau Dinilai Cacat Hukum

  • DRN
  • 11 Feb 2019, 15:21:56 WIB

Pekanbaru, Detakriaunews.com - Rapat Paripurna DPRD Riau dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2018 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa jabatan (LKPJ AMJ) Kepala Daerah tahun 2014/2019 dinilai cacat hukum.

Hal ini bukan tanpa sebab,pasalnya anggota dewan yang datang di ruang rapat tidak mencapai kuorum sesuai tata tertip DPRD.

"Ini kalau dilanjutkan, cacat hukum. Ini yang dinamakan cacat hukum.  Karena tak dihadiri 50 persen tambah satu anggota (untuk kuorum). Tak bisa dilanjutkan ini," ujar Ilyas HU

Dikatakan Ilyas HU, jika dilanjutkan, maka hasil dari sidang paripurna ini tidaklah sah. Maka, semua yang berada di dalam ruangan sidang paripurna menjadi pelanggar hukum.

"Dia harus 50 persen tambah satu. Berarti 65 (jumlah anggota DPRD Riau) dibagi dua, ditambah satu, berarti 33 orang, dan dengan kehadiran fisik. Sekarang yang didalam secara fisik hanya 29 orang. Jadi semua yang di dalam itu pelanggar hukum semua," paparnya dia.

Sementara itu, di dalam ruangan sidang paripurna, sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Septina Primawati, tetap dilanjutkan. 

Tampak Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim membacakan Laporan Keterangan Pertanggunggjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2018 didepan anggita DPRD Riau yabg hadir. DP

Ingin mengirimkan Berita atau Photo menarik di sekeliling anda? kirim Email ke alamat : detakriaunews@gmail.com atau redaksi@detakriaunews.com
( harap cantumkan data diri anda ).

Hosting Unlimited Indonesia